Bisnis.com, JAKARTA--Emiten pelayaran PT Berlian Laju Tanker Tbk. (BLTA) melakukan negosiasi ulang utang empat seri obligasi senilai total Rp1,35 triliun dengan para bond holders.
Berdasarkan pengumuman resmi perseroan, Jumat (14/8/2015), perseroan telah menggelar rapat umum pemegang obligasi (RUPO) pada 12 Agustus 2015. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) bertindak selaku wali amanat untuk keempat obligasi BLTA tersebut.
RUPO Obligasi BLTA III tahun 2007 dihadiri oleh pemilik nilai pokok Rp621,6 miliar. Nilai tersebut merupakan 88,8% dari jumlah pokok obligasi terhutang BLTA Rp700 miliar.
Pemegang obligasi yang mewakili 63,867% memutuskan untuk menyetujui usulan rencana amandemen perdamaian tertanggal 11 Mei 2015 yang diajukan BLTA.
RUPO juga memberikan kuasa kepada wali amanat untuk memberikan suara setuju dalam voting pada rapat dengan para kreditor perdamaian dan emiten pada 14 Agustus 2015.
Sementara itu, RUPO Obligasi BLTA IV tahun 2009 dihadiri oleh pemilik nilai pokok Rp290,5 miliar. Nilai tersebut merupakan 85,44% dari jumlah pokok obligasi terhutang BLTA Rp340 miliar.
Pemegang obligasi yang mewakili 95,181% memutuskan untuk tidak menyetujui usulan rencana amandemen perdamaian tertanggal 11 Mei 2015 yang diajukan BLTA.
Hasil RUPO menyebutkan konversi utang menjadi saham bagi utang pokok. Para kreditor tanpa jaminan bersama-sama akan menerima dan memegang 47% dari modal baru BLTA dengan mekanisme dilusi penuh.
Saham tersebut terdiri dari penerbitan saham biasa 45% dan transfer 2% dari total saham yang digenggam oleh keluarga Surya, dibagikan secara prorata kepada pemegang obligasi. Terakhir, penghapusan seluruh bunga yang dikapitalisasi berdasarkan rencana perdamaian.
RUPO juga memberikan kuasa kepada wali amanat untuk memberikan suara tidak setuju dalam voting pada rapat dengan para kreditor perdamaian dan emiten pada 14 Agustus 2015.
Rapat umum pemegang sukuk ijarah (RUPSI) BLTA tahun 2007 dihadiri oleh pemilik nilai pokok Rp121 miliar. Nilai tersebut merupakan 60,5% dari jumlah pokok obligasi terhutang BLTA Rp200 miliar. RUSPI tersebut tidak mencapai kuorum, sehingga batal dilaksanakan.
RUPSI BLTA II tahun 2009 dihadiri oleh pemilik nilai pokok Rp33 miliar. Nilai tersebut merupakan 33% dari jumlah pokok obligasi terhutang BLTA Rp100 miliar. RUSPI tersebut tidak mencapai kuorum, sehingga batal dilaksanakan.
Sebelumnya, Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia menolak permohonan amendemen restrukturisasi utang obligasi menjadi kepemilikan saham yang diajukan BLTA.
Mudjiharno M. Sudjono, Ketua Umum Perkumpulan ADPI mengatakan pihaknya menginginkan emiten berkode BLTA tersebut tetap menjalankan kesepakatan dengan pemegang obligasi sesuai ketetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Maret 2013.
Dalam PKPU, Mudjiharno mengatakan BLTA harus membayarkan bunga yang sudah direstrukturisasi menjadi 6% dari sebelumnya 12-16% sebelum perusahaan tersebut gagal bayar bunga atau default pada 2013.
Seharusnya, bunga tersebut mulai dihitung pada Maret 2015 atau setelah melewati masa tenggang PKPU dengan pembayaran dimulai pada April 2017.
Namun, perseroan malah mengajukan rencana untuk mengubah pembayaran utang tersebut dengan sistem kepemilikan saham.
Pemegang obligasi, dalam rencana itu, akan dikenakan potongan 96% dari total nilai yang dimiliki dan 4% sisanya akan dikonversi menjadi saham BLTA yang kini dalam posisi suspend.
“Kami kan pemegang obligasi. Kalau kami diberikan tanggung jawab menjadi pemegang saham dan apabila perusahaan tersebut bangkrut maka kami juga harus menanggung akibatnya,” katanya belum lama ini.
