Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengadakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (10/1/2023). Pemerintah menyiapkan sebanyak enam seri SBSN untuk dilelang dengan target indikatif sejumlah Rp14 triliun.
Lelang SBSN itu bertujuan memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2023
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tujuh seri SBSN yang dilelang yakni SPN-S 11072023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBS037 (new issuance), PBS034 (reopening), dan PBS033 (reopening).
Profil SBSN yang dilelang pada Selasa (10/1/2023) yakni:
Surat Perbendaharaan Negara Syariah seri SPN-S11072023 (Diskonto : 11 Juli 2023)
Project Based Sukuk PBS036 (5,375%; 15 Agustus 2025)
Baca Juga
Project Based Sukuk PBS003 (6%; 15 Januari 2027)
Project Based Sukuk PBS037 (-, 15 Maret 2036)
Project Based Sukuk PBS034 (6,5%; 15 Juni 2039)
Project Based Sukuk PBS033 (6,75%; 15 Juni 2047)
Lelang SBSN akan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).
Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.
Lelang dibuka hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).
SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.
Underlying asset untuk penerbitan seri SPN-S menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
Sedangkan underlying asset untuk penerbitan seri PBS menggunakan proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2023 yang telah mendapat persetujuan DPR R.I. melalui UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dan sebagian berupa Barang Milik Negara.
Bertindak sebagai penerbit SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
