Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengusulkan bentuk dana talangan pemerintah dalam bentuk mandatory convertible bond senilai Rp8,5 triliun.
Pemerintah memasukkan Garuda Indonesia sebagai salah satu penerima dukungan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Lewat program itu, pemerintah akan menyuntik perseroan dengan bantuan dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp8,5 triliun.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan skema yang diusulkan untuk dana talangan itu berupa mandatory convertible bond (MCB). Mekanismenya pemerintah atau PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai standby buyer.
“Kenapa MCB? karena kami ingin memastikan bahwa manajemen juga melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menjaga keberlangsungan usaha bukan semata-mata mengandalkan dana talangan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (14/7/2020).
Irfan menjelaskan bahwa emiten berkode saham GIAA itu mengusulkan MCB dengan tenor 3 tahun. Tujuannya, memberikan kesempatan kepada manajemen untuk memperbaiki fundamental pendapatan dan beban biaya perusahaan.
“Ini sudah kebeberapa kali Garuda dibantu pemerintah jadi penting memastikan cost structure dan fundamental revenue yang lebih kuat,” paparnya.
Baca Juga
Tenor 3 tahun, lanjut dia, sejalan dengan prediksi Covid-19 menurut perseroan yang memerlukan waktu 2 tahun—5 tahun. Pada 2023, sukuk perseroan senilai US$500 juta akan jatuh tempo.
“3 tahun menurut kami harus diberi mandat untuk bekerja keras. Kalau 5 tahun nanti manajemen Garuda takut take it terlalu easy,” imbuhnya.
Setelah 3 tahun, Irfan menyebut ada tiga model. Pertama, perusahaan membayar lalu, kedua, perhitungan manajemen mestinya pada 2023 pasar membaik, sehingga memungkinkan memperoleh pinjaman dari luar untuk menutup MCB.
“Atau yang ketiga MCB menjadi penempatan modal dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham mayoritas pemegang saham lainnya untuk berpartisipasi saat itu,” tuturnya.
Untuk tingkat kupon, dia menyebut saat ini belum dibahas secara detail. Lembaga yang akan menawarkan instrumen itu menurutnya juga belum difinalisasi.
