Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah ke level Rp16.367 pada kuartal I/2020 membuat PT Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk. mengalami rugi kurs Rp1,95 triliun.
Berdasarkan laporan keuangan perseroan, anak usaha Grup Sinarmas itu mencatatkan rugi selisih kurs hingga Rp1,95 triliun. Nilai itu berbalik dari posisi laba pada kuartal I/2019 sebesar Rp195,27 miliar.
Hal itu tentu saja memberikan kerugian bersih perseroan ke level Rp1,41 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, emiten berkode saham SMAR itu masih mencetak laba Rp478,47 miliar.
Adapun dari sisi top line, SMAR masih membukukan peningkatan 2,01 persen ke level Rp9,61 triliun.
Pinta S. Chandra, Investor Relations Sinar Mas Agribusiness and Food mengatakan rugi kurs yang dialami perseroan disebabkan karena utang dalam denominasi dollar. Menilik dari hasil laporan keuangan perseroan, utang jangka pendek dalam bentuk dollar setara dengan Rp9,79 triliun naik 42,91 persen dibandingkan akhir 2019.
Salah satu pinjaman datang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. US$199 juta dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. US$70 juta. Sementara itu, untuk utang jangka panjang perseroan dalam bentuk dolar setara dengan Rp5,63 triliun. Pinjaman paling besar berasal dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. sebesar RpRp3,13 triliun.
"Pada dasarnya Perseroan memiliki natural hedge terhadap Dolar AS di mana meskipun pinjaman berdenominasi dolar AS, penjualan terkait langsung maupun tidak langsung dengan harga pasar CPO dalam dolar AS," katanya kepada Bisnis pada Selasa (9/6/2020).
Pinta menambahkan bila rupiah terus mengalami penguatan seperti sekarang maka rugi selisih kurs dapat ditekan oleh perseroan. Terutama pinjaman berdenominasi dolar.
Selain itu tahun ini perseroan mendapatkan tambahan alokasi kontrak biodiesel sebesar 225.111 kiloliter menjadi 779.392 kiloliter pada tahun ini.
Baca Juga
"Di luar pergerakan harga minyak mentah, Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam merealisasikan program B30. Perseroan akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program B30 di Indonesia," katanya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan saat ini memberlakukan kembali pajak ekspor crude palm oil sebesar US$55 per ton untuk memberikan stimulus bagi produsen biodiesel. Pajak itu mulai diberlakukan kembali pada Juni 2020.
