Bisnis, JAKARTA - Di tengah euforia masa pemilihan umum 2024, emiten di Bursa Efek Indonesia mulai mengatur ancang-ancang menghadapi perubahan pucuk kepemimpinan di Tanah Air. Para investor di pasar modal juga bertanya-tanya tentang prospek bursa setelah perhelatan akbar lima tahunan tersebut.
Prospek pasar modal usai Pilpres menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (24/2/2024). Beberapa ulasan lainnya turut tersaji untuk pembaca seperti harmonisasi program pensiun, prospek industri kertas hingga rincian anggaran Pemilu 2024.
1. Prospek dan Tantangan Pasar Modal Pasca Pilpres 2024
Di tengah euforia masa pemilihan umum Presiden dan Legislatif pada tahun ini, investor kerap mempertanyakan potensi perubahan kebijakan efek terpilihnya salah satu kandidat yang dapat mempengaruhi bisnis ke depan, khususnya pada emiten di pasar modal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan seputar bagaimana strategi yang perlu dipersiapkan oleh investor pasca Pemilu 2024.
Head of Equity Research BRIDS Erindra Krisnawan menyampaikan bahwa pilpres yang berlangsung dengan baik memberikan konfirmasi atas faktor ‘Stabilitas’ Indonesia. Optimisme pasar pasca piplres, yang ditandai dengan aliran dana investor asing yang masuk, didukung oleh ekspektasi dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih tinggi di era pemerintahan baru.
Founder Komunitas & Investor Rivan Kurniawan menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada urgensi bagi Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga di tengah target inflasi yang terkendali. Didukung dengan fundamental yang dinilai cukup baik, di tahun 2024 ini diharapkan katalis positif kembali lagi ke Indonesia seiring dengan capital inflow.
Baca Juga
2. Kuda-Kuda Harmonisasi Program Pensiun
Harmonisasi program pensiun wajib menjadi hal yang ditunggu untuk menyempurnakan bisnis jaminan hari tua tersebut. Mengingat, semestinya program itu bisa memberikan perlindungan hari tua yang layak, namun faktanya masih jauh dari ekspektasi.
Belum lagi, akhir-akhir ini juga ramai perusahaan dana pensiun yang terseret kasus korupsi semakin memperkeruh bisnis. Adapun harmonisasi program wajib pensiun dilakukan dengan menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok RPP tersebut. Harmonisasi itu sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun/20023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), tepatnya pada Pasal 189.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan penyusunan draf RPP Harmonisasi Program Pensiun relatif masih di tahap awal. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) BKF Adi Budiarso mengatakan sejak UU PPSK diluncurkan Januari tahun lalu, Kemenkeu cukup intensif berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan.
3. Optimisme Pertumbuhan Industri Kertas Berlanjut pada 2024
Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menargetkan pertumbuhan industri kertas dapat tembus mencapai 10% (year-on-year/YoY) pada 2024.
Ketua Umum APKI Liana Bratasida mengatakan, optimisme pertumbuhan tersebut ditopang kinerja eskpor yang cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan ekspor yang meningkat 12% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
"Jika pemenuhan bahan baku terlaksana dengan semestinya tanpa ada hambatan, industrial pulp dan kertas optimistis dapat tumbuh pada kisaran 10% di tahun 2024," kata Liana kepada Bisnis, (22/2/2024).
Adapun, kontestasi politik pada 2024 menjadi momentum pertumbuhan dan perbaikan kinerja industri kertas yang sempat melambat pada akhir tahun 2022. Pertumbuhan kinerja industri kertas sempat melambat pada kuartal IV/2022, setelah mencetak rekor pertumbuhan tertinggi pascapandemi sebesar 6,58% pada kuartal III/2023.
4. Rincian Realisasi Anggaran Pemilu 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran Pemilu 2024 terhitung sejak 2022-2024 mencapai Rp49,5 triliun atau hampir Rp50 triliun.
Sri Mulyani telah mengalokasikan anggaran pemilu sejak dua tahun lalu. Sepanjang 2022 hingga 2024, alokasi untuk pesta demokrasi lima tahunan ini mencapai Rp71,3 triliun.
Dia menuturkan alokasi anggaran Pemilu pada APBN 2022 senilai Rp3,1 triliun, realisasi penggunaan anggaran pemilu pada 2023 mencapai Rp29,9 triliun, dan realisasi tahun ini senilai Rp16,5 triliun. Artinya, Sri Mulyani telah membelanjakan Rp49,5 triliun untuk Pemilu 2024 dan masih tersisa Rp21,8 triliun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggaran Pemilu 2024 sepanjang tahun ini atau hingga 12 Februari 2024 mencapai Rp16,5 triliun. Menurutnya, penyerapan anggaran ini belum seluruhnya, atua baru 43,2% dari pagu yang senilai Rp38,3 triliun. Terbesar, belanja dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
5. Harga Divestasi Vale (INCO) Disepakati, Alih Saham Berlangsung Pekan Depan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan harga divestasi 14% saham asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sudah mencapai kesepakatan dengan holding tambang pelat merah, MIND ID. Rencananya, penandatangan kesepakatan alih saham itu bakal dilaksanakan Senin (26/2/2024) sore.
“Sudah dekat lah ini. Saya tahu sudah deal dari sisi harga,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Dadan berharap selepas kesepakatan divestasi itu diteken, pemerintah lewat holding tambang pelat merah dapat memastikan keberlanjutan hilirisasi bijih nikel dari cadangan yang saat ini sudah dipetakan INCO.
Seperti diketahui INCO melaporkan capaian produksi nikel dalam matte 70.728 ton pada 2023. Volume itu meningkat dibandingkan dengan periode 2021-2022. Adapun, produksi itu naik 18% dari torehan sepanjang 2022 sebanyak 60.090 ton.
