Bisnis.com, JAKARTA - Perdagangan timah Indonesia melalui secondary market di Singapura meningkat tajam, naik sekitar 100% sepanjang semester I/2019 disebabkan oleh menurunnya kepercayaan diri pihak asing terhadap pasar Indonesia.
Direktur Utama Indonesia Clearing House Nursalam mengatakan bahwa peningkatan perdagangan tersebut merupakan dampak dari meningkatnya country risk perdagangan timah murni batangan di Indonesia.
"Pelaku pasar timah, khususnya end user, lebih memilih pembelian timah asal Indonesia melalui Singapura karena Indonesia dinilai rendah dalam kepastian hukum terkait dengan perdagangan timah murni batangan," ujar Nursalam kepada Bisnis.com, usai acara pembukaan Program P4wPB di BKDI, Kamis (8/8/2019).
Dampak dari meningkatnya country risk, lanjut Nurslam, dapat berbuntut panjang terhadap kedaulatan timah di Indonesia dan menurunkan kepercayaan global terhadap Indonesia.
Pada 2014, sebelum Kementerian Perdagangan menetapkan perdagangan timah batangan dalam negeri melalui bursa komoditas, perdagangan secondary market timah Indonesia di Singapura mencapai 80%.
Kemudian, hingga 2018, perdagangan secondary market timah Indonesia di Singapura berhasil ditekan dan menurun drastis menjadi 24%. Namun, sepanjang semester 1/2019, perdagangan tersebut kembali meningkat tajam menjadi 49%.
Baca Juga
Hal tersebut tentu menjadi kerugian bagi Indonesia karena membuat nilai tambah dari komoditas timah, seperti potensi tenaga kerja yang didapat, sewa gudang, dan perpajakan, lari ke negara lain.
"Oleh karena itu, muncullah ungkapan Malaysia punya timah, Singapura dapat devisa, Indonesia hanya punya lubang, karena orang taunya timah bukan berasal dari Indonesia melainkan Malaysia," papar Nursalam.
Adapun, pudarnya kepercayaan diri pasar global terhadap Indonesia muncul ketika timah murni batangan milih salah satu smelter anggota BKDI yang telah diperdagangkan ditahan karena dicurigai berasal dari bijih timah ilegal pada tahun lalu.
Akibatnya, perdagangan tersebut gagal serah dan menimbulkan kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian hukum Indonesia.
Saat ini, Pengadilan Negeri Sungai Liat telah memutuskan bahwa timah murni batangan tersebut legal dan sah, kemudian dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Meski timah telah dikembalikan, Persetujuan Ekspor (PE) dan Eksportir Terdaftar (ET) dari eksportir atau smelter yang bersangkutan telah kadaluarsa.
Selain itu, belum ada solusi dari permasalahan tersebut yang menyebabkan terhambatnya ekspor timah sehingga hal ini juga berpotensi menurunkan reputasi Indonesia di perdagangan internasional dan meningkatkan country risk Indonesia karena ketidakpastian hukumnya.
Di sisi lain, berdasarkan data Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI), volume ekspor timah melalui bursa pada Juli 2019 merosot hingga 42,87% menjadi 4.285 metrik ton dibandingkan dengan volume ekspor timah Juni 2019 sebesar 7.500 metrik ton, level volume transaksi tertinggi sepanjang semester I/2019.
Sementara itu, harga rata-rata timah pada Juli 2019 di level US$18.037,39 per ton, menurun 5,07% dibandingkan dengan harga pada Juni 2019.
Nursalam mengatakan bahwa salah satu sentimen penyebab menurunnya harga timah di BKDI pun disebabkan oleh persepsi luar negeri terhadap pasar Indonesia.
Oleh karena itu, dia berharap masalah country risk tersebut dapat segera diselesaikan mengingat timah merupakan komoditas strategis yang tidak terbarukan, tidak tergantikan, dan merupakan ekspor unggulan yang diandalkan Provinsi Bangka Belitung.
Nursalam mengajak para pemangku kepentingan untuk duduk bersama guna menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin demi kepentingan bersama.
