Bisnis.com, BOGOR - Periode politik pada 2018-2019 diperkirakan turut mendorong perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) seiring dengan meningkatnya belanja masyarakat.
Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi menyampaikan, pada 2018 industri PBK mendapatkan tantangan dari periode politik Pilkada dan menjelang Pilpres 2019.
Namun demikian, kedua agenda besar membuat banyak dana mengalir di masyarakat sehingga lebih banyak melakukan belanja.
"Mudah-mudahan tantangan politik justru berimbas positif ke industri PBK karena meningkatnya spending," ujarnya dalam acara Rifan Military Experience To Break The Highest Record, Jumat (26/1/2018) malam.
Di samping agenda politik, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di atas 5% dan inflasi yang kian terkendali membuat makro ekonomi mengalami perbaikan. Hal ini tentunya mengundang lebih banyak minat masyarakat untuk berinvestasi, seperti di industri PBK.
Chief Business Officer PT Rifan Financindo Berjangka Teddy Prasetya menyampaikan, agenda Pilkada 2018 tidak terlalu memengaruhi transaksi di PBK. Namun, saat Pilpres 2019 diperkirakan berdampak cukup besar.
"Pengalaman seperti Pilpres 2004 dan 2009, pengaruhnya cukup signifikan terhadap transaksi PBK," ujarnya.
Saat periode tahun Pilpres, banyak investor dan pebisnis yang wait and see untuk melihat perkembangan siapa yang menjadi orang nomor satu di Indonesia. Oleh karena itu, tranksaksi PBK cenderung melambat.
Mengatisipasi hal tersebut, Rifan akan memacu transaksi PBK menjadi 1 juta lot pada 2018 dibandingkan realisasi tahun lalu sejumlah sejumlah 610.326 lot. Jumlah investor juga ditargetkan bertambah 3.000 orang dari saat ini sekitar 10.000 akun.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan agar industri PBK semakin berkembang. Pertama, menerapkan edukasi, sosialisasi, dan promosi.
Kedua, penegakan hukum yang tegas. Industri PBK sebetulnya memiliki peraturan dan landasan hukum yang jelas. Namun, sayangnya masih banyak pihak yang tidak menjaga integritas, sehingga mencoreng citra industri secara keseluruhan.
Ketiga, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh seluruh pemangku kepentingan industri PBK, seperti Bappebti sebagai regulator, bursa berjangka dan lembaga kliring sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), serta pialang sebagai pelaku usaha.
Menurutnya potensi pasar Indonesia sangat besar. Di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, jumlah investor PBK sudah melampaui 2% dari total penduduk, sedangkan di Jakarta Futures Exchange (JFX) baru mencapai kisaran 110.000 akun.
"Bahkan SID pasar modal saja baru mencapai 1,1 juta akun nasabah, sedangkan kami baru 10%-nya sekitar 110.000. Kami di PBK juga mengincar target 2% dari total populasi untuk jangka panjang," paparnya.
