Bisnis.com, LABUAN BAJO - Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang disebut-sebut menjadi cikal bakal super holding BUMN, diharapkan mampu mempercepat proses penawaran perdana atau IPO saham perusahaan pelat merah.
BPI Danantara kabarnya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024. Informasi itu disampaikan langsung oleh Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyatakan pihaknya mempercayai keputusan pemerintah untuk membentuk super holding BUMN akan memiliki dampak positif, baik bagi perusahaan maupun pasar modal Indonesia.
Dia pun berharap kehadiran lembaga baru tersebut dapat mengakselerasi proses initial public offering (IPO) dari entitas pelat merah. Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun ini belum ada BUMN yang melantai di Bursa.
"Kami harapkan dengan super holding mudah-mudahan sesuai seperti benchmarking-nya. Targetnya apa sih? Kecepatan dan pengawasan lebih baik. Kalau itu dilakukan tujuannya bagus untuk BUMN, apalagi kalau pakai IPO" ujarnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Kamis (31/10/2024).
Iman menyampaikan bahwa entitas pelat merah yang dinilai memiliki potensi untuk menggelar IPO, antara lain PT Pertamina Hulu Energi dan subholding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yakni PalmCo.
Baca Juga
Dihubungi terpisah, Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.
“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).
Oleh karena itu, dia menyatakan BPI Danantara sebaiknya tidak bersentuhan dengan urusan politik dan memiliki keleluasan untuk menentukan pengurus perusahaan pelat merah pengelola kekayaan negara dipisahkan.
Herry juga berharap pemerintah dapat memperlakukan BPI Danantara sebagai super holding yang berfungsi sebagai perusahaan induk investasi. Adapun untuk operasional bisnis, dapat menggunakan holding BUMN yang kini sudah terbentuk.
“Jadikan BPI Danantara super holding yang mengelola BUMN strategis dan berorientasi profit. Untuk BUMN berorientasi sosial, jadikan BLU [Badan Layanan Umum]. Ketegasan Prabowo akan sangat menentukan perjalanan Danantara,” tuturnya.
Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai super holding dibutuhkan agar seluruh perusahaan pelat merah dapat bersinergi, sekaligus bekerja secara efektif dan efisien.
Dengan kehadiran lembaga baru tersebut, BUMN diharapkan mampu memperlihatkan integritas dan meningkatkan supremasi perusahaan pelat merah di berbagai sektor dengan mengedepankan prinsip good corporate governance (GCG).
“Ini bertujuan untuk memperkuat kinerja fundamental BUMN secara berkelanjutan ke depannya, serta sebagai bentuk mitigasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian baik di tingkat global maupun domestik,” ungkap Nafan.
