Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah wacana perombakan Kementerian BUMN pada era pemerintahan Prabowo Subianto, laporan keuangan gabungan dari 65 perusahaan pelat merah memperlihatkan kenaikan aset, utang, dan ekuitas sepanjang 2023.
Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir melaporkan sebanyak 65 perusahaan pelat merah, yang disebut secara kolektif portofolio BUMN, membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2.932,64 triliun. Jumlah ini naik 0,47% secara tahunan.
Kinerja pendapatan itu ditopang oleh segmen penjualan yang meraih Rp1.983,11 triliun dan pendapatan dari BUMN industri keuangan sebesar Rp452,9 triliun.
Sementara itu, beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% year on year (YoY). Dengan demikian, total laba kotor yang diraih perusahaan pelat merah mencapai Rp981,07 triliun, tumbuh 4,87% YoY pada 2023.
Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, sebanyak 65 BUMN mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% YoY dari capaian laba tahun sebelumnya yakni Rp308,99 triliun.
Dari sisi neraca keuangan, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Liabilitas juga meningkat 4,03% YoY menjadi Rp6.957,43 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau naik 11,07%.
Baca Juga
Adapun arus kas setara kas portofolio BUMN pada akhir 2023 mencapai Rp714,96 triliun, turun 8,23% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp779,04 triliun.
Dalam laporan ini, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa laporan keuangan gabungan merefleksikan posisi dan kinerja keuangan portofolio BUMN sepanjang tahun lalu. Untuk itu, laporan telah memperhitungkan eliminasi saldo atas transaksi antara BUMN.
Dalam perkembangan lain, capaian aset portofolio BUMN mendapatkan sorotan dari Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.
Dalam acara UOB Economic Outlook 2025, dia mengatakan pemerintahan Prabowo - Gibran siap mentransformasikan Kementerian BUMN mulai Januari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara.
“Memang harus kami perbaiki, sehingga harus ada transformasi. Transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi, itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari 2025,” ucap Burhanuddin Abdullah.
Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, memandang bahwa kepemimpinan Prabowo – Gibran perlu menghapus Kementerian BUMN karena ada potensi besar terjadinya moral hazard di dalam perusahaan pelat merah.
“Sebaiknya Kementerian BUMN ditiadakan. Malaysia dan Singapura juga tidak punya Kementerian BUMN. Potensi moral hazard Kementerian BUMN ini sangat besar, karena bisa mengangkat direksi atau komisaris semaunya. Ini harus dihindari,” tuturnya kepada Bisnis.
Menurutnya, Kementerian BUMN dapat diganti dengan konsep super holding seperti pemerintah Singapura dan Malaysia yang memiliki Temasek - Khazanah.
“Transformasi BUMN harus diarahkan seperti itu. Apa yang sudah ada saat ini, dibentuknya berbagai holding, bisa menjadi modal awal untuk menuju super holding,” pungkasnya.
__________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
