Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan kapitalisasi pasar modal mencapai hingga Rp22.000 triliun pada 2027. Hal tersebut menjadi salah satu visi pengembangan pasar saham pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam materi presentasinya di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dradjad H. Wibowo menuturkan target market cap Prabowo-Gibran lebih tinggi dari target dalam peta jalan atau roadmap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam roadmap OJK, OJK menargetkan market cap pada tahun 2027 berada di atas Rp15.000 triliun atau sebesar 70% dari produk domestik bruto (PDB) versi IMF. Sementara itu, Prabowo-Gibran menargetkan market cap pasar modal dapat mencapai lebih dari Rp22.000 triliun atau 70% dari PDB.
Adapun, per Jumat (9/8/2024), saat ini kapitalisasi pasar bursa mencapai sebesar Rp12.336 triliun. Apabila mengacu pada target Prabowo-Gibran, maka target ini membutuhkan kapitalisasi pasar tambahan sebesar Rp10.000 triliun dalam waktu tiga tahun.
Menurut Dradjad, strategi ekonomi di bidang hilirisasi, ekonomi briu, dan Asta Cita 7 bulir 43 dapat mengakselerasi pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat di BEI.
Asta Cita bulir 43 yang dimaksud tersebut adalah peningkatan harmonisasi kebijakan sektor moneter Bank Indonesia dan OJK, sektor fiskal dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian, sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia.
Baca Juga
Selain market cap, dari sisi perlindungan investor, TKN Prabowo-Gibran melihat OJK saat ini menjalankan dua tupoksi, yaitu sebagai otoritas industri dan otoritas perlindungan konsumer atau investor.
Di sisi lain, negara seperti Amerika Serikat dan Inggris misalnya memiliki dua otoritas yang berbeda untuk mengatur dan melindungi konsumer atau investor. Di AS, terdapat US Securities and Exchange Commission (SEC) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) yang melindungi konsumer atau investor terkait jasa maupun produk di sektor finansial.
Meski demikian, Tim TKN Prabowo-Gibran melihat kedua fungsi tersebut tidak harus dipisah saat ini. Menurutnya, OJK harus proaktif dan tegas.
Tim TKN melihat BI dan OJK memiliki deteksi dini yang cukup bagus. Akan tetapi, ketegasan bertindak jauh dari memuaskan dan ketidaktegasan dari BI terbawa ke OJK.
Tim TKN Prabowo-Gibran juga menuturkan salah satu bentuk perlindungan investor adalah rencana aksi pengaturan influencer. Menurut Dradjad, influencer memiliki risiko tinggi, sehingga harus sangat ketat dalam sertifikasi, menerapkan code of conduct, dan akan memberikan sanksi.
Pengembangan pasar modal lainnya yang juga akan digarap oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah akselerasi perdagangan karbon. Akselerasi perdagangan karbon ini akan dilakukan baik di BEI, maupun penyempurnaan regulasi terkait perdagangan karbon atau carbon trade, dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade.
