Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan transaksi tunai perlu dibatasi, sebagai salah satu cara pencegahan korupsi.
Pernyataan itu Ganjar sampaikan dalam forum Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024) malam.
Ganjar berpendapat, salah satu strategi mencegah korupsi adalah dengan digitalisasi sistem keuangan. Dengan begitu, transaksi mencurigakan mudah dilacak.
"Pertama, digitalisasi sistem keuangan dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak maka mesti ada pembatasan," ungkap Ganjar.
Oleh sebab itu, dia juga berkomitmen untuk melaksanakan penganggaran secara elektronik (e-budgeting) sehingga transparansi birokrasi juga terjamin.
Mantan gubernur Jawa Tengah ini pun menekankan presiden sebagai pemimpin tertinggi juga harus bisa mengontrol dan tahu asal usul setiap anggaran pemerintah.
Baca Juga
"Itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langusng. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan," katanya.
Tak hanya dari sisi pencegahan, Ganjar juga berkomitmen buat jera para koruptor. Caranya, dengan perampasan aset dan dijebloskan di Lapas Nusakambangan.
Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam penanganan korupsi. Apalagi, menurutnya, banyak pelaku KKN yang dilindungi oleh pemilik kuasa.
