Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan saham emiten konstruksi BUMN, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) terancam terdepak dari bursa atau delisting.
Dalam pengumuman BEI No. Peng-00094/BEI.PP3/11-2023, ada beberapa ketentuan yang membuat otoritas Bursa dapat menghapus saham perusahaan tercatat. Hal ini berlandaskan pada Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham.
Berdasarkan ketentuan III.3.1.1, saham dapat dihapus jika perusahaan mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha baik secara finansial, hukum, maupun terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka.
“Dan, perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,” tulis pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Lidia M. Panjaitan dikutip pada Kamis (23/11/2023).
Ketentuan III.3.1.2 menyebutkan perusahaan tercatat yang disuspensi di pasar reguler dan pasar tunai hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.
“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk. telah disuspensi di Seluruh Pasar selama 6 bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 8 Mei 2025,” ujar Lidia.
Baca Juga
Seiring dengan pengumuman tersebut, BEI meminta kepada publik untuk memperhatikan dan mencermati segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Waskita Karya.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, WSKT telah berkomitmen untuk menjalankan upaya penyehatan dan memastikan bahwa proses restrukturisasi akan selesai pada akhir tahun 2023.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menyampaikan perseroan menargetkan penyelesaian proses restrukturisasi pada akhir 2023. Mayoritas kreditur perbankan disebut telah menyetujui skema restrukturisasi yang diusulkan oleh perseroan.
Selain itu, komunikasi dengan seluruh kreditur, perbankan, stakeholder, dan Kementerian BUMN terus dilakukan agar proses restrukturisasi dapat segera selesai.
Saat ini, Ermy menuturkan bahwa emiten konstruksi BUMN tersebut masih melakukan diskusi intensif terkait peninjauan terhadap master restructuring agreement (MRA) dengan seluruh kreditur baik perbankan maupun pemegang obligasi.
“Persetujuan atas restrukturisasi merupakan titik penting bagi Waskita untuk dapat segera mengimplementasikan skema restrukturisasi, sehingga perseroan memiliki keleluasaan dalam melakukan manajemen cash flow guna menghasilkan siklus kegiatan operasional yang lebih sustainable,” ujarnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga dapat membantu Waskita Karya untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditur baik perbankan, pemegang obligasi, maupun vendor.
Sebagai tahap akhir dari proses restrukturisasi tersebut, Waskita Karya akan kembali meminta persetujuan kepada seluruh pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang akan digelar akhir November 2023.
Selain itu, perseroan juga fokus untuk mendapatkan persetujuan skema restrukturisasi dari seluruh kreditur perbankan baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta.
