Bisnis.com, JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menyikapi kebijakan pelarangan ekspor produk tambang mineral dengan serangkaian strategi baik mempercepat upaya hilirisasi maupun memperkuat pangsa pasar domestik.
Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS), Achmad Ardianto meyakini prospek ekspor produk pertambangan masih cukup baik karena merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, perkembangan teknologi dan gaya hidup manusia masih membutuhkan bahan-bahan berbasis sumber daya pertambangan.
Dia menuturkan saat ini ekspor TINS mencapai 30 persen dari total eksport tin ingot nasional. Pada 2023, jumlah ekspor ini diharapkan meningkat sekitar 25 persen — 30 persen dibandingkan dengan pada tahun lalu.
Menurutnya, daya serap industri dalam negeri mempunyai peluang untuk ditingkatkan dengan langkah pemerintah mendorong pertumbuhan industri hilir sehingga kebutuhan tin ingot meningkat dari saat ini sekitar 5 persen dari total produksi tin ingot.
Menghadapi kebijakan larangan ekspor, TINS tengah menggenjot kapasitas produksi anak usahanya, agar bisa menghasilkan timah solder dan tin chemical sebagai produk hilir timah. Hal ini harus dilakukan bertahap dan bekerja sama dengan mitra strategis serta perlunya dukungan kementerian terkait.
"TINS sudah membuat roadmap dan akan menjalankan roadmap tersebut demi peningkatan nilai perusahaan dan menyambut kebijakan pemerintah terkait hilirisasi," jelasnya kepada Bisnis.com, dikutip, Jumat (17/2/2023).
Baca Juga
Dia menilai produk turunan timah akan bisa lebih baik diserap oleh pasar dalam negeri. Namun, produk hilir dari anak perusahaan Timah juga sudah memiliki kualitas baik sehingga bisa diekspor.
Hal ini seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh TINS.
Sejalan dengan kebijakan larangan ekspor komoditas pertambangan, TINS berencana mengembangkan produk hilir timah berdasarkan kebutuhan pasar. Dengan demikian, produknya akan mudah diterima oleh pengguna, baik itu pabrikan elektronik, kemasan kaleng, gelas, plastik, PVC, Cat, dan pabrikan pengguna Timah lainnya.
Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Syarif Fasal Alkadrie menilai kebijakan larangan ekspor komoditas emas dari pemerintah yang akan diterbitkan pada 2023 ini akan mendorong perseroan untuk fokus terhadap pasar domestik.
Dalam mematuhi kebijakan dari pemerintah tersebut, perseroan bakal mengembangkan basis pelanggan di dalam negeri, terutama pemasaran produk emas, seiring dengan pertumbuhan tingkat penyerapan pasar dalam negeri.
“Komoditas emas yang diproduksi Antam memiliki sifat lindung nilai. Dengan demikian, meskipun nantinya ada kemungkinan pembatasan ekspor emas, Perusahaan meyakini tingkat kebutuhan emas di dalam negeri masih akan positif. Hal itu juga seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dalam berinvestasi emas,” jelasnya, Jumat (10/2/2023).
Guna memperkuat bisnis emas, juga terus melakukan inovasi produk logam mulia dan layanan penjualan untuk memberikan kemudahan kepada para pelanggan setia produk emas logam mulia dalam melakukan transaksi. Upaya tersebut akan ditambah dengan perluasan cadangan dan sumber daya emas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan investasi emas.
Adapun, pada 2023 ini, emiten berkode saham ANTM menargetkan produksi dan penjualan segmen logam mulia yang positif. Sepanjang 202 lalu, Antam mencatatkan total volume produksi unaudited emas dari tambang Perusahaan sebesar 1.268 kg. Sementara itu volume penjualan unaudited emas pada 2022 tercatat sebesar 34.967 kg, tumbuh 19 persen jika dibandingkan capaian penjualan pada tahun 2021 sebesar 29.385 kg.
Pada tahun 2022, ANTAM mencatatkan total volume produksi unaudited perak dari tambang Perusahaan sebesar 8.203 kg, dengan volume penjualan unaudited perak ANTAM tercatat sebesar 11.470 kg, tumbuh 15 persen jika dibandingkan capaian penjualan pada tahun 2021 sebesar 9.971 kg.
Terkait dengan rencana produksi logam emas, Perusahaan menargetkan produksi emas tahun 2023 yang berasal dari tambang emas Pongkor sebesar 1.167 kg, meningkat 28 persen dari target produksi emas tahun 2022 sebesar 911 kg. Sedangkan, untuk penjualan emas pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 31.176 kg, meningkat 11% dari target penjualan emas tahun 2022 sebesar 28.011 kg.
Target penjualan emas tersebut seiring dengan outlook pertumbuhan tingkat permintaan emas di dalam negeri. Pada tahun 2023, target produksi logam perak direncanakan sebesar 7.536 kg, meningkat 13 persen dari target produksi perak tahun 2022 sebesar 6.643 kg.
Sedangkan target penjualan perak mencapai 9.810 kg, meningkat 14 persen dari target penjualan perak tahun 2022 sebesar 8.643 kg. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, produksi emas unaudited 2022 mencapai 139% dan capaian penjualan emas unaudited mencapai 125 persen dari target. Sedangkan untuk logam perak, produksi perak unaudited 2022 mencapai 123 persen dan penjualan perak unaudited mencapai 133 persen dari target tahun 2022.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal meminta agar nantinya pemerintah bisa memperketat pengawasan setelah kebijakan pelarangan ekspor untuk sejumlah produk petambangan diterbitkan. Pasalnya, ada potensi penyelundupan dari perusahaan tambang alias aksi ekspor ilegal.
“Mungkin isunya setelah larangan ekspor adalah tambang mentah yang diekspor ilegal diselundupkan. Ini bisa kelihatan dari cataatn di negara pengimpornya. Misalnya, ekspor bahan mentah Nikel pada 2020 di Indonesia sudah nol tapi di China masih tercatat ada sampai 2022,” terangnya.
Di sisi lain, Faisal meminta pemerintah melakukan kalkulasi dengan cermat setelah melarang kebijakan ekspor bahan pertambangan dan memulai hilirisasi. Pemerintah sendiri yang harus memberikan komando dari sisi peta jalan hingga membangun jaringan dalam penyerapan pasar domestik pascahilirisasi.
Mengingat pasat antara satu komoditas dengan komoditas lainnya berbeda. Khusus untuk nikel, dia menyebut akan cukup prospektif karena pasarnya di dalam negeri sudah cukup kuat, tetapi belum tentu untuk bahan tambang yang lainnya.
“Harus ada kalkulasinya, jangan asal minta berinvestasi bikin smelter tapi tidak ada yang berupaya membangun linkage-nya. Kan harus ada roadmap. Investasi yang jangka panjang, swasta juga butuh kepastian,” tekannya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam acara pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023 telah menyampaikan rencana melakukan pelarangan ekspor komoditas pertambangan dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Pelarangan ekspor komoditas tersebut termasuk bauksit, timah, dan tembaga, kemudian pindah ke emas, gas alam dan minyak.
