Bisnis.com, JAKARTA — Produsen fast moving consumer goods (FMCG) PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) melaporkan bahwa perseroan telah menerima tambahan pinjaman untuk mendukung kegiatan operasional.
Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, KINO menyebutkan menerima tambahan pinjaman dengan nilai sampai Rp100 miliar dari entitas anak PT Dutalestari Sentratama.
“Nilai transaksi pinjaman mencapai Rp100 miliar dari sebelumnya Rp50 miliar,” kata Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan KINO Budi Muljono, Senin (25/7/2022).
KINO tercatat memiliki secara langsung 99,97 persen saham Dutalestari Sentratama. Perusahaan yang berdomisili di Tangerang ini bergerak dalam bidang perdagangan umum, distributor, industri/pabrik, dan pemberian jasa dan telah beroperasi komersial pada tahun 1991.
“Transaksi ini dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan dana yang tersedia untuk menunjang proses bisnis perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasional,” lanjut Budi.
Dia pun menambahkan bahwa pemberian pinjaman ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan bukan termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam regulasi.
Baca Juga
Sebelumnya, Kino Indonesia menyebutkan bahwa perseroan akan menyesuaikan rencana ekspansi pada tahun ini, di tengah perkembangan daya beli masyarakat dan ketidakpastian perekonomian akibat kondisi eksternal.
“Dengan situasi seperti saat ini di mana ada challenge daya beli serta kondisi makro eksternal yang banyak ketidakpastian, kami mencoba menyesuaikan diri dan mengatur pengeluaran kami sesuai dengan kebutuhan,” kata Budi.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, KINO menyediakan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp350 miliar hingga Rp400 miliar untuk keperluan ekspansi pada 2022.
Belanja modal tersebut akan dialokasikan untuk penambahan kapasitas dan pembaruan mesin yang sudah berumur agar produksi perseroan tetap efisien.
Sejauh ini, Budi mengatakan terlalu dini untuk memperkirakan realisasi serapan capex serta potensi penambahan kapasitas. KINO akan melakukan penyesuaian dan evaluasi belanja modal dengan menyesuaikan kondisi ekonomi.
“Untuk besaran yang direncanakan akan disesuaikan dengan kondisi makro dan juga perkiraan supply demand. Kemungkinan besar ini akan terpengaruh kondisi inflasi dan berisiko memicu penurunan daya beli. Oleh karena itu, terlalu dini untuk mengatakan besaran yang mungkin terealisasi atau kapasitas produksi nanti,” lanjutnya.
