Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) berpotensi mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah senilai Rp7,5 triliun setelah mencapai homologasi dalam pemungutan suara atau voting proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Jumat (17/6/2022).
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah bakal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) ke emiten yang mayoritas sahamnya dipegang pemerintah ini jika proses PKPU telah mencapai perdamaian dan homologasi.
PMN tersebut bakal masuk melalui skema rights issue sebesar Rp7,5 triliun. Rencananya, ini bakal dilaksanakan pada kuartal III/2022 dan membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen.
Kemudian, tahap kedua, rights issue bakal dilaksanakan sebagai pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah turun menjadi 51 persen.
"Kemudian, akan rights issue di tahap kedua kuartal IV/2022 awal untuk tambahan dana dari investor strategis sebagaimana diketahui, keputusan panja terakhir akan membatasi porsi pemerintah tetap di 51 persen total kepemilikan saham Garuda Indonesia," paparnya beberapa waktu lalu.
Adapun berdasarkan hasil pemungutan suara, 97,4 persen kreditur Garuda yang hadir menerima dan menyetujui proposal pengesahan perdamaian Garuda Indonesia. Dengan demikian, GIAA lolos dari jurang kepailitan.
Baca Juga
Ketua Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda Indonesia Jandri Siadari mengatakan kreditur konkuren yang menyetujui rencana perdamaian sebanyak 347 kreditur atau 95,07 persen dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 12.162.455. Total suara ini yang secara bersama-sama mewakili 97,46 persen dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat.
Kreditor konkuren yang menolak rencana perdamaian sebanyak 15 kreditor atau 4,11 persen dari jumlah kreditor konkure. Yang hadir dan dengan total suara sebanyak 302.528 yang secara bersama-sama mewakili 2,424 persen dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat hari ini.
"Kreditor konkuren yang abstain rencana perdamaian sebanyak 3 kreditor atau 0,82 persen dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 14.449 yang secara bersama-sama mewakili 0,116 persen dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat ini," ujarnya dalam pembacaan hasil voting di PN Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran PMN untuk Garuda. Nilainya akan menyesuaikan dengan total alokasi PMN tahun ini dan waktunya berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian BUMN.
"Dari sisi anggaran sendiri kan masih nanti, akan kami lihat dari alokasi PMN tahun ini. Jadi, dari kemampuan korporasi untuk melakukan restrukturisasi keseluruhan kewajiban-kewajibannya menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja bersama DPD, Selasa (7/6/2022) di Jakarta.
