Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy memiliki pembangkit listrik panas bumi sebesar 1.877 MW, yang terdiri dari 672 MW yang dioperasikan sendiri (own operation) oleh PGE dan 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto mengatakan bahwa perusahaan pengembang panas bumi harus bisa mencapai efisiensi yang tinggi agar harganya bisa kompetitif.
PGE berkomitmen untuk mengembangkan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE.
Menurutnya, penerapan aspek-aspek ESG merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, khususnya panas bumi.
Dia optimistis perseroan dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan goals ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau, goals ke-8 pekerjaan yang layak dan pengembangan ekonomi, dan goals ke-13 penanganan perubahan iklim pada Sustainable Development Goals (SDGs).
Sebagai informasi, anak usaha BUMN itu saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi Utara. Wilayah kerja tersebut telah memiliki pembangkit listrik panas bumi sebesar 1.877 MW, yang terdiri dari 672 MW yang dioperasikan sendiri (own operation) oleh PGE dan 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
Baca Juga
Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkonstribusi sebesar sekitar 82 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi emission avoidance CO2 sebesar sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.
Adapun, Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Harris Yahya mengatakan, ada enam poin yang bisa mempercepat pengembangan EBT di Indonesia. Yaitu, Rancangan Perpres tentang harga EBT, Penerapan Permen ESDM tentang PLTS Atap, Mandatori bahan bakar nabati (BBN), pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan perizinan usaha, dan mendorong demand ke arah energi listrik.
Saat ini, tingginya harga minyak mentah menunjukkan bahwa energi fosil sangat rentan terhadap krisis seperti perang di Ukraina. Apalagi jika yang terlibat krisis negara penghasil minyak atau gas. Kenaikan harga yang tinggi juga pernah terjadi ketika Iran dan Nigeria dilanda krisis domestik dan perang. “Harga minyak mentah sudah di atas US$ 100 per barel, harga batu bara sempat di atas US$400 per ton Maret lalu. Padahal, tahun lalu rata-rata harga batu bara masih di bawah US$200.”
Harga EBT, kata Harris, sekarang memang masih tinggi. Itu sebabnya, pemerintah terus berupaya menurunkan harganya agar bisa kompetitif dengan harga listrik dari energi fosil.
