Bisnis.com, BLITAR - Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya mendorong peningkatan investasi daerah melalui berbagai program promosi, kemudahan perizinan termasuk pembangunan infrastruktur sebagai penunjang.
Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan Kabupaten Blitar memiliki potensi investasi yang cukup besar dari berbagai sektor terutama sektor agro seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, maupun sektor pariwisata.
“Di sektor pariwisata saja, kami memiliki potensi wisata sejarah atau candi, dan ada juga 10 pantai di wilayah Selatan yang tidak kalah dengan Lombok. Kami juga memiliki banyak potensi desa wisata, yang 10 desa wisata kami masuk dalam desa wisata nasional,” ujarnya.
Namun begitu, akses Kabupaten Blitar terutama menuju lokasi pantai memang belum optimal. Untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang ditarget sepanjang 62,27 km, hingga kini baru terealisasi 22 km.
“Bagaimanapun Kabupaten Blitar ini butuh sentuhan dari pusat. Kami juga belum disentuh untuk pembangunan jalan tol. Meskipun Blitar bisa diakses dari Surabaya lewat tol Kertosono, tapi kami berharap bisa diakses lewat Kota Blitar, lewat Selingkar Wilis karena kecepatan ekonomi bergantung pada aksesibilitas,” jelasnya.
Untuk mendorong percepatan pembangunan, Bupati Rini juga sempat melakukan penjajakan kerja sama dengan Duta Besar Azerbaijan Jalal Mirzayev di Jakarta pekan lalu. Menurutnya, melalui kolaborasi akan menjadi solusi permasalahan anggaran yang selama ini dialami dalam percepatan pembangunan.
“Kita terus mencari terobosan untuk membangun Kabupaten Blitar dengan semangat kolaborasi. Saat ini kita tengah mengoptimalkan jaringan di pusat untuk mendukung percepatan pembangunan,” imbuh Rini.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Blitar, Agus Santosa mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, tren kinerja investasi di Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan.
“Peningkatan investasi ini salah satunya disebabkan oleh adanya investasi besar dari pembangunan pabrik gula Rejoso Manis Indo di Kecamatan Binangun senilai Rp2 triliun pada 2019. Di samping itu, kami terus mengoptimalkan program jemput bola pelayanan perizinan melalui kelompok usaha dan berbagai event promosi daerah, ini merupakan komitmen dari pemimpin daerah,” ujarnya.
Agus mengatakan potensi terbesar di Kabupaten Blitar memang sektor pertanian dan peternakan. Untuk itu, Pemkab Blitar berharap agar investor yang masuk dapat menyerap hasil pertanian dan perkebunan warga agar dapat menghasilkan nilai tambah.
Sebagai gambaran, di Kabupaten Blitar terdapat populasi ayam ras petelur pada 2016 mencapai 14.700 juta ekor, dengan menghasilkan sekitar 362 ton/hari. Sedangkan ayam ras pedaging mencapai 965.600 ekor. Untuk peternakan sapi perah merupakan nomor 3 di Jatim dengan jumlah populasi mencapai 14.000 ekor dengan produksi 65 ton susu segar per hari.
.jpg)
Begitu juga di sektor perikanan, Kabupaten Blitar memiliki budidaya ikan koi dengan jumlah populasi mencapai 200 juta ekor. Selain memiliki pangsa pasar domestik, ikan ini juga sudah mampu menyumbang kinerja ekspor ke sejumlah negara seperti Singapura, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat.
Adapun berdasarkan data DPM-PTSP Provinsi Jatim, kinerja investasi di Kabupaten Blitar pada 2018 mencapai Rp1,4 triliun, kemudian pada 2019 tercatat menjadi Rp3 triliun atau tumbuh 114 persen. Sedangkan realiasi investasi pada 2020 tercatat mencapai Rp19,4 miliar atau turun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai melanda pada Maret 2020.
Dari realisasi tersebut, untuk PMDN kebanyakan merupakan usaha mikro sebesar 78,65 persen, disusul usaha kecil 19,56 persen, dan usaha menengah 1,39 persen, dan usaha besar 0,38 persen. Jumlah investor berskala nasional sendiri ada sebanyak 8 investor dengan investasi lebih dari Rp10 miliar.
Sementara, pada 2021 berdasakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) - melalui Online Single Submission (OSS), tercatat hingga kuartal III/2021 telah terealisasi sebesar Rp872,3 miliar.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp202,97 miliar merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan sebanyak Rp669,3 miliar merupakan PMDN yang terdiri dari LKPM Rp394 miliar dan IUMK Rp275,25 miliar.
Peningkatan investasi sejak 2018 hingga kini telah mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Blitar yakni per Agustus 2021 sudah mencapai 70,44 persen.
Data BPS Kabupaten Blitar mencatat, jumlah penduduk Kabupaten Blitar yang bekerja di tahun ini mencapai 633.000 orang. Jumlah itu bertambah 1.000 orang dibandingkan 2020. Sebagian besar bekerja di sektor pertanian yakni dengan kontribusi sebesar 44,79 persen, disusul sektor jasa 36,39 persen atau meningkat 2,58 poin, serta manufaktur berkontribusi 18,82 persen.
Dari total pekerja itu, sebanyak 193.000 orang atau setara 30,56 persen merupakan pekerja formal. Jumlah pekerja itu meningkat 1,22 persen. Sedangkan pekerja informal mencapai 439.000 orang atau setara 69,44 persen.
Selain dari sisi investasi, Kabupaten Blitar juga terus mengoptimalkan sektor perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga, salah satunya melalui program Adi Makro yang merupakan program pelatihan marketing online yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar sejak April 2021.
.jpg)
Kepala Disperindag Kabupaten Blitar, Tavip Wiyono mengatakan peserta pelatihan merupakan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Pelatihan tersebut diberikan untuk memberikan bekal dan semangat para pelaku usaha dalam berkompetisi mengembangkan pemasaran online.
“Setidaknya di era sekarang, pelaku usaha harus bisa berkompetisi dengan yang lain dengan memanfaatkan teknologi,” imbuhnya.
Tavip menambahkan, Disperindag Kabupaten Blitar sepanjang tahun ini juga aktif menggelar kegiatan AdiExport yang melibatkan pembimbing dari Export Center Surabaya (ECS).
“Melalui program AdiExport ini, kita bisa mendorong UMKM kita untuk masuk pasar ekspor,” imbuhnya.
Kerjasama Antar Daerah
Dalam mendorong perekonomian masyarakat yang berbasis agro, Pemkab Blitar getol melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak. Setidaknya ada 3 jenis kerja sama yakni kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD), kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), dan sinergi dukungan pemerintah pusat kepada daerah.
.jpg)
Sumadyo Yulyandari, Kasubag Pemerintahan dan Kerjasama Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, Kabupaten Blitar menjelaskan untuk KSDD tahun ini ada sebanyak 14 kerja sama di antaranya seperti kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyuplai telur dan cabai, dengan Pemkot Malang melalui 3 koperasi Blitar yani Koperasi Produsen Unggas Pedaging Mandiri, Koperasi Peternak Unggas Sejahtera, dan Koperasi Wijaya Tani Nusantara.
“Selain itu juga ada kerja sama dengan Pemkab Jember untuk pengiriman jagung dari Koperasi Jember Sejahtera kepada Koperasi Putera Blitar melalui Perum Bulog, serta dengan Pemkab Gorontalo yang akan menyuplai jagung untuk memenuhi kebutuhan ternak di Kabupaten Blitar,” jelasnya.
Yulyandari menambahkan Pemkab Blitar juga telah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk menyuplai produk sayuran dan buah, dan kebutuhan pokok lainnya seperti berar, telur, termasuk saling memasarkan produk UMKM dari masing-masing daerah.
“Pada intinya dalam kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penyerapan pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Blitar guna meningkatkan perekonomian daerah,” imbuhnya.
