Bisnis.com, JAKARTA-- Emiten konstruksi pelat merah siap berlari kencang seiring dengan pencairan anggaran infrastruktur oleh pemerintah pada kuartal II/2015 setelah lambannya pe nyerapan APBN-Perubahan pada triwulan pertama.
Manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mengakui proyek-proyek pemerintah baru mulai pada triwulan kedua tahun ini. Proyek yang ditenderkan oleh pemerintah memang melambat akibat adanya perubahan nomenklatur kementerian pekerjaan umum dengan kementerian perumahan rakyat dan pengesahan APBN-Perubahan pada Februari silam.
Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Ki Syahgolang Permata mengatakan hingga April 2015, realisasi kontrak baru perseroan Rp3,3 triliun, masih didominasi oleh swasta sebesar 56%. Kemudian diikuti oleh proyek APBN/APBD sebesar 30% dan BUMN sebesar 14%.
"Bulan ini mulai terasa, proses tender dari pemerintah sudah mulai jalan. Pada kuartal kedua mulai signifikan," ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2015).
Secara terpisah, Direktur Operasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Desi Arryani mengatakan terjadi perlambatan perolehan kontrak baru dari pemerintah. Pasalnya, mayoritas proyek emiten berkode saham WSKT tersebut adalah dari Kementerian PU-Pera yang mengalami perubahan nomenklatur.
"Tahun lalu proyek pemerintah pada April sudah eksplisit, tetapi sekarang belum," ungkapnya belum lama ini.
Hingga April, WSKT memperoleh kontrak baru sebesar Rp3,7 triliun, atau 15,8% dari target sepanjang 2015.
Di sisi lain, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. mengantongi kontrak baru hingga April 2015 sebesar Rp7,6 triliun atau 27,64% dari total target sepanjang tahun Rp27,5 triliun.
Taufik Hidayat, Sekretaris Perusahaan PTPP, mengatakan total order book hingga pekan ketiga April 2015 mencapai Rp36,6 triliun dengan carry over sebesar Rp29 triliun.
"Terjadi perlambatan proyek pemerintah dari target pemerintah itu sendiri akibat pencairan anggaran dan perubahan nomenklatur. Tapi sekarang sebagian sudah mulai tender," katanya.
Menurutnya, pada kuartal kedua tahun ini, PTPP bersiap berlari kencang untuk menggarap proyek-proyek baru dari dana APBN-Perubahan. Kesiapan Kementerian PU-Pera dinilai menjadi titik awal bagi digenjotnya pencairan proyek infrastruktur pemerintah.
