Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penjualan saham PT.Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) ke pihak swasta ditentang oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
"DPR harus bertindak cepat untuk menggalang penolakan terhadap rencana penjualan saham Mitratel. Aroma kepentingan politik sangat kental. Jadi lebih baik penjualan dibatalkan pemerintah," kata Ucok Sky Khadapi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Fitra.
Dia menilai jika saham Mitratel dijual hingga 49%, ditakutkan perseroan akan berpraktik layaknya swasta tanpa memperhatikan kepentingan publik. “Soal harga pelayanan misalnya, bisa langsung dinaikkan. Ini jelas ujungnya akan memberatkan rakyat sebagai pengguna jasa telekomunikasi," tegasnya.
Mitratel berdiri pada 1995, berawal dari perusahaan mitra KSO di wilayah Kalimantan dengan nama PT.Dayamitra Malindo yang sahamnya dimiliki oleh beberapa perusahaan swasta nasional dan swasta asing. Dalam perjalanannya, kepemilikan saham telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya pada 3 Desember 2004 saham Mitratel 100% dimiliki PT. Telkom Tbk.
Selengkapnya baca: http://epaper.bisnis.com/index.php/ePreview?IdCateg=201311253314
.jpg?w=300&h=221)
