BISNIS.COM, JAKARTA—RUPS Luar Biasa emiten batu bara PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) terus mundur karena masih ada tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang tambahan dan/atau perubahan informasi terkait rencana penawaran umum terbatas (PUT) I.
Seperti dikutip dari keterbukaan bursa, Senin (18/3), Direktur Perdana Karya Untung Haryono menambahkan masih diperlukan penyempurnaan dokumen dan/atau informasi terkait dengan rencana PUT I ini.
Seperti diketahui, rencananya RUPS LB digelar Jumat lalu, 15 Maret. Namun, ternyata batal dan RUPS LB kembali diundur menjadi Jumat, 22 Maret, bertempat di tempat dan jam yang sama yaitu Hotel Grand Sahid Jaya pukul 14.00 WIB. Dengan perubahan ini, jadwal RUPS LB sudah diundur untuk ketujuh kalinya.
Adapun agenda utama RUPS LB adalah meminta persetujuan pemegang saham atas pelaksanaan penawaran umum terbatas (PUT) I dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham perseroan sebanyak-banyaknya 26 miliar saham, di mana Fundamental Resources Ltd akan bertindak sebagai pembeli siaga.
Dengan harga Rp250 per saham, dana yang akan diperoleh dari hasil PUT I adalah sebesar Rp6,5 triliun. Rencananya, Rp5,06 triliun akan digunakan untuk akuisisi 100% saham Ridgetop Holding Ventures Ltd pada Rits Ventures Limited, induk usaha perusahaan batu bara PT Indo Wana Bara Mining Coal.
Selanjutnya, sebesar Rp288 miliar dialokasikan untuk modal kerja Indo Bara, dan Rp1,152 triliun akan diberikan sebagai pinjaman untuk Indo Bara dan untuk pembangunan PLTU 2x25 MW di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Selain itu, agenda RUPS lainnya adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Saat ini, susunan komisaris adalah Lie Hendry Widyanto (Komut), Istiardjo, dan Tukidi. Sementara, susunan direksi adalah Soerjadi Soedarsobo (Dirut), Doso Tjahyono Pribadi, dan Untung Haryono. (if)
