Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja empat emiten BUMN Karya pada paruh pertama tampak semakin muram. Selain mengalami kerugian dan penurunan profitabilitas, perusahaan konstruksi negara kini dihadapkan pada tekanan likuiditas yang berisiko mengganggu keberlangsungan bisnis ke depan.
Di atas kertas, penurunan kinerja diperlihatkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) pada semester I/2025.
Dari sisi profitabilitas, tekanan paling besar dirasakan oleh Waskita yang membukukan rugi bersih sebesar Rp2,14 triliun. WIKA juga mencatatkan kerugian senilai Rp1,66 triliun sepanjang paruh pertama.
Sementara itu, performa laba PTPP dan ADHI kompak terkontraksi. Laba bersih PTPP menorehkan penurunan sebesar 55,61% year on year (YoY) menjadi Rp65,25 miliar, sedangkan ADHI meraih Rp7,54 miliar atau turun 45,23% YoY.
Tak hanya dari sisi bottom line, keempat emiten konstruksi pelat merah ini juga membukukan hasil negatif dari sisi kas bersih aktivitas operasi.
Secara rinci, Waskita Karya membukukan kas operasi negatif sebesar Rp1,26 triliun, kemudian WIKA minus Rp1,05 triliun, ADHI berbalik dari surplus menjadi defisit Rp181,35 miliar, dan PTPP minus Rp305,66 miliar.
Baca Juga
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menjelaskan bahwa sejumlah proyek baru yang diperoleh sepanjang kuartal II/2025 diakui belum mampu menghasilkan arus kas operasi yang memadai bagi perseroan.
Untuk mengatasi tekanan yang dialami, PTPP berencana mempercepat eksekusi proyek berjalan, menggenjot pencairan piutang, dan memaksimalkan peluang dari anggaran nonpemerintah. Strategi tersebut diharapkan bisa membuat kondisi kas operasi perusahaan berbalik positif pada paruh kedua.
“PTPP terus menempuh strategi percepatan eksekusi proyek berjalan, penguatan arus kas operasional melalui percepatan pencairan piutang, serta optimalisasi peluang anggaran nonpemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).
Tekanan likuiditas yang dihadapi BUMN Karya turut berdampak pada kewajiban pembayaran vendor. Berdasarkan laporan keuangan, empat emiten tercatat menggelontorkan dana Rp16,97 triliun kepada vendor atau pemasok, turun 39,05% dari periode sebelumnya yang mencapai Rp27,84 triliun.
Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta menuturkan bahwa perseroan sendiri berencana memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencari pendanaan dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Strategi lainya adalah mengoptimalkan periode penagihan guna mempercepat kas masuk.
“Strategi ADHI untuk mengatasi hal ini adalah mengoptimalkan periode penagihan guna mempercepat arus kas masuk, sekaligus menjaga struktur modal kerja dan likuiditas agar produktivitas tetap optimal,” tuturnya.
Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), mengatakan bahwa defisit kas berimplikasi langsung pada kemampuan likuiditas dan solvabilitas BUMN Karya. Alhasil, pembayaran kewajiban berisiko terganggu.
“Pembayaran utang BUMN Karya ke pemasok, pemegang obligasi, dan kreditur berisiko macet. Akibatnya, ekosistem industri karya ini juga terganggu,” ujar Toto saat dihubungi Bisnis pada Rabu (6/8/2025).
Toto menuturkan bahwa meskipun sudah ada persetujuan restrukturisasi utang atau master restructuring agreement (MRA) dengan sejumlah kreditur, risiko gagal bayar dari emiten BUMN Karya tetap tinggi jika tidak ada tambahan proyek baru yang mampu menghasilkan arus kas memadai.
Oleh karena itu, skema pengelolaan BUMN Karya di bawah PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM), selaku holding operasional Danantara Indonesia, dapat menjadi momentum untuk mempercepat langkah restrukturisasi.
“Dalam konteks ini, Danantara dapat memanfaatkan dividen kumulatif yang dikelola untuk mengimplementasikan rencana restrukturisasi karena pintu PMN [Penyertaan Modal Negara] sudah sulit diharapkan,” ucap Toto.
Dia memandang bahwa restrukturisasi perlu dipercepat, salah satunya melalui strategi merger dan akuisisi. Langkah ini akan membuat jumlah BUMN Karya lebih ramping dan memudahkan pengendalian dalam penciptaan nilai.
Dihubungi terpisah, Pemerhati BUMN dan Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menyampaikan defisit kas bukanlah semata-mata kesalahan internal. Faktor eksternal, seperti keterlambatan pembayaran termin proyek pemerintah turut memberikan tekanan terhadap BUMN Karya.
“ADHI, semisal, masih memiliki piutang lebih dari Rp2 triliun. Artinya, perusahaan ini masih punya potensi pendapatan yang belum tertagih dan sekitar 25% dari piutang itu berasal dari pihak berelasi,” ucapnya.
Menurutnya, apabila piutang dari pihak berelasi, termasuk pemerintah dan BUMN lain bisa segera cair, maka arus kas BUMN Karya akan membaik. Namun, jika piutang berasal dari anak usaha, risiko dinilai semakin besar.
Sementara itu, rencana konsolidasi oleh Danantara dinilai berpeluang besar untuk menyehatkan kembali keuangan BUMN Karya. Dengan catatan, rencana tersebut sebaiknya didahului dengan upaya restrukturisasi keuangan.
Restrukturisasi dinilai menjadi prioritas karena masalah utama BUMN Karya terletak pada kesehatan finansial. Untuk itu, perusahaan dengan kondisi paling tertekan disarankan ditangani secara khusus agar mendapatkan solusi.
“Danantara bisa menjadi penyangga kewajiban keuangan BUMN karya, atau sekadar penjamin. Nantinya, tinggal cari solusi yang paling efektif dan memungkinkan setelah itu baru dikonsolidasikan,” ucapnya.
