Bisnis.com, JAKARTA — Perpanjangan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga Desember 2025 akan menjadi katalis tambang bagi emiten properti di tengah tekanan makro ekonomi.
Pemerintah telah sepakat memperpanjang insentif PPN DTP untuk sektor properti sebesar 100% pada semester II/2025. Langkah ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tembus 5,2% pada tahun ini.
Analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer menilai perpanjangan PPN DTP menjadi stimulus fiskal yang strategis untuk mendukung pembelian rumah tapak hingga Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai Rp2 miliar.
“Untuk emiten properti yang berfokus di segmen residensial menengah ke bawah, katalis ini berpotensi meningkatkan volume penjualan dan mempercepat realisasi marketing sales pada akhir tahun nanti dan mungkin sampai dengan paruh pertama 2026,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Dia menambahkan bahwa peluang rerating sektor properti juga terbuka lebar seiring sentimen penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), yang dinilai mendukung konsumsi kredit pemilikan rumah atau KPR.
Dengan katalis yang ada, Kiwoom Sekuritas masih mempertahankan peringkat overweight untuk sektor properti terutama bagi emiten yang memiliki pendapatan berulang serta proyek residensial dan komersial potensial.
Baca Juga
Analis BRI Danareksa Sekuritas Ismail Fakhri Suweleh juga mempertahankan peringkat overweight untuk sektor properti. Penilaian diambil lantaran valuasi sektor masih terdiskon dibandingkan dengan rata-rata lima tahun.
Selain itu, dia menuturkan bahwa prospek sektor properti juga didukung oleh kelanjutan insentif PPN DTP yang berpotensi besar dilanjutkan hingga paruh pertama 2026 jika pemulihan ekonomi belum signifikan.
Menurutnya, kontribusi produk bebas PPN terhadap prapenjualan cukup besar, yakni 28% pada 2024 dan naik menjadi 31% pada Semester I/2025. Pola tersebut diperkirakan berlanjut hingga tahun depan.
Meski reaksi pasar saham terbilang moderat, kebijakan ini diyakini mampu mendorong prapenjualan lebih tinggi dari perkiraan.
“Peningkatan belanja pemerintah di Semester II/2025 juga akan mengangkat kepercayaan konsumen,” pungkas Ismail dalam riset terbarunya.
Adapun potensi gangguan bisa datang dari pembatalan transaksi pada awal Juli 2025 saat insentif hanya 50%. Namun, Ismail menyatakan bahwa dampak negatif dari pembatalan ini diperkirakan bersifat terbatas.
Berdasarkan ketersediaan inventori, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) disebut memiliki produk eligibleterbesar senilai Rp1,5–Rp2 triliun. Diikuti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) Rp1,6 triliun, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) Rp1–1,5 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) sekitar Rp500 miliar.
“Urutan rekomendasi kami tetap CTRA, PWON, SMRA dan BSDE. Faktor penentu antara lain porsi rumah tapak Rp1–5 miliar, eksposur rumah tapak, diversifikasi lokasi proyek, serta kekuatan aset ritel,” kata Ismail.
Sementara itu, beberapa saham properti yang direkomendasikan Kiwoom Sekuritas antara lain BSDE, PWON, dan PT Perdana Gapuraprima Tbk. (GPRA).
Kiwoom merekomendasikan tahan BSDE dengan target harga Rp865 per saham, GPRA trading buy dengan target Rp159-Rp160 per saham. PWON juga disematkan rekomendasi serupa dengan target Rp376 per saham.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
