Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memastikan penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diinstruksikan oleh Danantara Indonesia berlaku terbatas untuk anak usaha nonpublik.
Untuk diketahui, Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani telah menginstruksikan seluruh BUMN nonpublik untuk menunda proses RUPS sebelum mendapatkan kajian dan evaluasi secara menyeluruh dari Danantara.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, menyatakan bahwa arahan langsung Danantara tidak memiliki dampak terhadap entitas yang telah menjadi perusahaan terbuka.
“Kebetulan, untuk anak usaha kami, aturan ini berlaku bagi yang nonpublik. Jadi kalau yang sudah publik, tidak ada masalah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Kendati demikian, terkait dengan rencana aksi divestasi, dia menyatakan bahwa pelaksanaan aksi korporasi itu tetap perlu menunggu evaluasi dan persetujuan dari Danantara selaku pemegang saham mayoritas perseroan.
“Kami tetap harus menunggu persetujuan dari pemegang saham mayoritas. Setiap aksi korporasi, termasuk divestasi, harus melalui evaluasi dari Danantara,” tuturnya.
Baca Juga
Dia menambahkan bahwa kajian dan dokumen pendukung untuk rencana divestasi telah disiapkan perseroan. Namun, keputusan akhir akan ditentukan setelah adanya pembahasan lebih lanjut dengan para pemegang saham.
Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, WIKA memang berencana menjual sejumlah aset hingga menghapus anak dan cucu perusahaan untuk mengantisipasi penurunan pasar konstruksi sepanjang 2025.
Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, mengatakan penurunan pasar konstruksi pada tahun ini mendorong WIKA untuk mengambil langkah strategis untuk mengatasi tantangan dan mengupayakan keberlangsungan usaha.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melepas sederet aset investasi yang dimiliki, mulai dari jalan tol hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kami akan melakukan divestasi pada 2025, baik di jalan tol maupun penyertaan lainnya. Selain mengurangi beban investasi, juga memberikan dana tunai untuk memperkuat modal dan penyelesaian kewajiban,” ujar Agung dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Adapun, salah satu aset tol yang akan dilepas WIKA adalah ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Adapun proyek SPAM Jatiluhur di Bekasi Timur, Jawa Barat juga berencana dilego.
________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
