Bisnis.com, JAKARTA – Seiring langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, emiten perhotelan PT Eastparc Hotel Tbk. (EAST) menargetkan laba bersih di kisaran Rp30 miliar hingga Rp40 miliar pada 2025.
Target ini bisa dibilang moderat jika dibandingkan realisasi laba bersih perseroan sepanjang 2024 yang mencapai Rp34,71 miliar. Perolehan ini turun 9,68% secara tahunan dari periode sama tahun lalu, yakni Rp38,43 miliar.
Direktur Eastparc Hotel Wahyudi Eko Sutoro menyatakan bahwa perusahaan turut membidik pendapatan di rentang Rp95 miliar hingga Rp110 miliar. Angka ini tidak berbeda jauh dari capaian tahun lalu yang senilai Rp102,92 miliar.
“Untuk tingkat hunian kamar berkisar antara 85% sampai dengan 98%,” ujar Wahyudi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (12/2/2025).
Sementara itu, untuk strategi yang akan dijalankan tahun ini, dia menyampaikan EAST bakal melakukan efisiensi biaya operasional, meningkatkan dan mengembangkan fasilitas, serta menerapkan dynamic pricing.
Wahyudi menambahkan perusahaan juga akan melakukan promosi secara masif di media sosial dan menciptakan paket penjualan untuk dua kategori, yakni paket bisnis serta liburan menetap alias staycation.
Baca Juga
Di sisi lain, perihal kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, dia menuturkan bahwa EAST tidak hanya berfokus pada segmen kegiatan pemerintah.
“Perseroan tidak hanya berfokus pada segmen kegiatan pemerintah saja, melainkan ada beberapa segmen yang menjadi andalan seperti family staycation, kegiatan rapat sektor korporasi swasta, serta kegiatan lainnya dari sektor BUMN,” kata Wahyudi.
Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengkalkulasi industri perhotelan nasional berisiko kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa hal itu terjadi lantaran rerata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga 5 sekitar 40%.
“Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).
Hariyadi yang juga merupakan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) itu mengungkapkan dampak kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah terhadap industri perhotelan sudah mulai terasa.
Hingga saat ini, Hariyadi menyebut bahwa tidak ada pesanan yang masuk dari kalangan pemerintah, baik untuk rapat maupun kegiatan lainnya.
“Pemesanannya pun belum ada sampai hari ini karena memang semuanya sudah ditahan untuk tidak ada pergerakan yang terkait dengan meeting, perjalanan dinas, dan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi,” pungkasnya.
_________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
