Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan mekanisme perdagangan full call auction (FCA) terhadap emiten-emiten yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus (PPK) ditengarai menjadi biang kerok rontoknya IHSG pada pertengahan tahun ini.
Mekanisme ini mulai berlaku sejak 25 Maret 2024 lalu. Penerapan peraturan baru tersebut seketika memantik respons negatif dari pasar dan dianggap menjadi faktor di balik sentimen negatif yang menyelimuti seluruh pasar beberapa waktu terakhir.
Konon katanya, kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan likuiditas saham, yang ujungnya diharapkan dapat meningkatkan perlindungan investor.
Mekanisme baru ini memungkinkan seluruh saham pada PPK dapat diperdagangkan sampai harga minimum Rp1, tidak lagi hanya Rp50. Dengan kata lain, mekanisme PPK memungkinkan kejatuhan harga yang lebih dalam.
Artikel tentang mekanisme perdagangan di pasar modal menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (18/6/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Ketahanan Pasar Properti Residensial Ditopang Insentif PPN DTP
Pada kuartal I tahun 2024, sektor properti residensial di pasar primer mengalami pergerakan di tengah situasi yang tidak pasti. Pemilihan umum menciptakan suasana ketidakpastian yang membuat investor dan konsumen cenderung menunda keputusan finansial.
Kekhawatiran potensi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi proyek konstruksi yang sedang berlangsung dan berimbas juga pada properti residensial khususnya untuk properti dengan nilai tinggi.
CEO Pinhome Dayu Dara Permata mengatakan pasar properti Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di kuartal pertama 2024 didorong oleh kuatnya permintaan pembeli rumah pertama dan milenial terutama pada segmen rumah terjangkau.
Selain itu, pertumbuhan properti residensial pada kuartal I/2024 didorong oleh insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang menawarkan penanggungan PPN 100% hingga Juni 2024 dan 50% hingga Desember 2024. Insentif tersebut telah mempengaruhi perilaku calon pembeli rumah untuk segera membeli properti residensial primer atau baru di tengah kondisi ketidakpastian.
Menanti Langkah OJK Merespons Alarm Kenaikan NPL Bank Umum
Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) sejumlah bank terlihat terus memburuk, bahkan hingga ke level yang tergolong mengkhawatirkan. Masyarakat perlu mewaspadai kondisi ini sembari OJK tetap menjalankan tindak pengawasannya.
Berdasarkan Statistik Perbankan OJK, data menunjukkan NPL bank umum secara industri per Maret 2024 berada di level 2,25% atau sebesar Rp163,26 triliun. Angka ini susut dari periode yang sama tahun lalu yaitu 2,49%.
Adapun, NPL net mencapai 0,77% per Maret 2024, dari periode yang sama tahun sebelumnya 0,72%. Meskipun secara industri terlihat sehat, kondisi individual sejumlah bank justru tidak begitu baik.
Salah satu bank yang memiliki rasio NPL tinggi adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR). Emiten bank digital ini mencatatkan NPL gross di level 10,26% per Maret 2024, naik 378 basis poin (bps) dari periode yang sama tahun sebelumnya 6,48%.
Merunut Kembali Polemik Full Call Auction (FCA) yang Dituding Menjadi Penyebab Rontoknya IHSG
Petinggi BEI beberapa kali buka suara dalam menanggapi polemik FCA ini. Sebab, sejak awal penerapannya, IHSG mulai bergerak turun setelah sebelumnya sempat menyentuh rekor baru pada pertengahan Maret 2024.
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, pada 26 Maret 2024 mengungkapkan bahwa penerapan PPK FCA ditujukan untuk perlindungan investor.
BEI beranggapan bahwa dengan metode perdagangan ini, pembentukan harga diharapkan menjadi lebih adil.
“Karena memperhitungkan seluruh order yang ada di orderbook sehingga memberikan proteksi kepada investor atas potensi aggressive order yang masuk di pasar,” tulis Irvan kala itu di Grup WhatsApp Wartawan Bursa.
Beleid Dana Abadi Pariwisata Dikebut Sebelum Jokowi Lengser
Penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan diproyeksikan akan selesai pada akhir kuartal III mendatang. Padahal, sebelumnya, pembentukan dana abadi pariwisata ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2024. Kala itu, pemerintah tengah menyusun Perpres untuk membentuk lembaga dan tata kelola dana abadi pariwisata.
Dalam perjalanannya, penyusunan rancangan regulasi ini sempat menuai polemik lantaran salah satu sumber dana direncanakan berasal dari pungutan iuran pariwisata yang dibebankan pada harga tiket pesawat.
Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak dan dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pemerintah akhirnya membatalkan hal tersebut.
Adapun, dana abadi pariwisata ini nantinya hanya dimanfaatkan untuk menggelar konser di dalam negeri, tetapi juga meeting, incentive, tidak conference, dan exhibition (MICE), kegiatan olahraga, serta kegiatan lain yang mampu menarik wisatawan ke Indonesia, membangun nation branding, dan menjadi penyelenggara kegiatan berkualitas tingkat dunia.
Mengurai Benang Kusut Milenial dan Gen Z Sulit Beli Rumah
Dalam beberapa tahun terakhir, kalangan milenial akhir dan generasi Z bergulat kesulitan membeli rumah. Hal ini karena harga rumah yang semakin tidak terjangkau dengan penghasilan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sebanyak 81 juta generasi milenial di Indonesia belum memiliki hunian. Hal ini karena generasi muda menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi gaya hidup sedangkan keinginan untuk memiliki rumah tidak menjadi prioritas utama.
Padahal, rumah menjadi kebutuhan yang penting bagi setiap orang lantaran rumah menjadi tempat membangun keluarga yang baik. Generasi muda diminta mulai menyadari pentingnya memiliki rumah untuk masa depan dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai generasi Z akan kesulitan membeli rumah jika tidak dibantu dalam pendanaan. Hal itu ia sampaikan menanggapi rencana pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu sebuah keniscayaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kalau ditunda-tunda terus, Gen Z enggak akan pernah bisa punya rumah. Saya bisa jamin itu, Gen Z tidak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan,” ujarnya dalam video di akun X-nya, @sandiuno, dikutip Senin (17/6/2024).
