Bisnis.com JAKARTA - Sederet emiten BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) diberikan penghargaan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang CG Conference & Award ke-14 pada Senin, (18/9/2023).
Penentuan emiten penerima penghargaan tersebut didasarkan penilaian yang dilakukan oleh IICD terhadap 200 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan metode Asean CG Scorecard, yang dibagi menjadi 100 emiten big cap dan 100 emiten mid cap.
Secara terperinci, WIKA meraih penghargaan kategori Best Non Financial Sector, lalu PTPP menyabet gelar Best State Owned Enterprises, sedangkan ADHI meraih gelar Best Disclosure and Transparency.
Menariknya, IICD mengatakan acara ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada emiten-emiten yang telah mengimplementasikan berbagai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada tahun sebelumnya atau 2022, dan tidak terkait kasus serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG.
Namun, pada tahun ini, sederet emiten BUMN konstruksi tengah menjadi sorotan publik dengan berbagai persoalan seperti utang maupun kasus-kasus lainnya.
CG Expert dan Dewan Pembina IICD James Simanjuntak menanggapi soal BUMN Karya yang menghadapi rentetan kasus pada tahun ini, hal itu pun menjadi pertimbangan ICDC untuk memberikan penghargaan pada tahun berikutnya.
Baca Juga
“Tapi kita lihat sektor BUMN konstruksi juga kan misalnya karena ada kasus, walaupun mereka masuk Best 50 tapi kami tidak berikan award. Sama juga itu misalnya ada juga BUMN yang skornya bagus tapi tidak layak karena ada masalah," ujar James kepada wartawan, Senin, (18/9/2023).
Menilik ke belakang, pada Mei 2023 lalu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) sempat menjadi sorotan publik terkait dugaan manipulasi laporan keuangan atau fraud. Selain itu, pada semester I/2023, WIKA mengakumulasikan total liabilitas Rp56,7 triliun atau meningkat 3,44 persen dibandingkan semester I/2022 yakni Rp54,81 triliun.
Jumlah ini disumbangkan oleh liabilitas jangka pendek sebesar Rp35,01 triliun atau turun 1,60 persen YoY, sementara utang jangka panjang melonjak 12,77 persen secara tahunan menjadi Rp21,68 triliun.
Di lain sisi, berdasarkan catatan Bisnis, emiten BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) akan mengajukan kasasi. Langkah hukum tersebut dilakukan setelah Pengadilan Negeri Niaga Makassar mengabulkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) senilai Rp3,1 miliar yang dilayangkan CV Surya Mas.
Berdasarkan informasi di situs resmi Pengadilan Negeri (PN) Makassar, sidang yang digelar pada 29 Agustus 2023 mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan pemohon dan menetapkan PTPP dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari.
Terlepas dari permasalahan tersebut, emiten konstruksi pelat merah, baik PTPP, ADHI, maupun WIKA tengah mengakselerasi kinerja dengan meraih nilai kontrak jumbo, terutama berasal dari proyek-proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
ADHI memperoleh Rp24,5 triliun, sedangkan PTPP mencatatkan raihan sebesar Rp22,5 triliun per Agustus 2023. Sementara itu, hingga Juli 2023, WIKA membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp15,41 triliun sehingga membuat orderbook yang digenggam perseroan menjadi Rp61,39 triliun.
