Bisnis.com, JAKARTA - Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat substansi tentang pembentukan sovereign wealth fund (SWF) dinilai akan menguntungkan emiten tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
SWF atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memiliki modal awal yang diharapkan bisa mencapai Rp75 triliun.
Analis J.P. Morgan Sekuritas Indonesia Henry Wibowo menuliskan dalam riset terbarunya bahwa pembentukan SWF akan memberikan kepastian deleveraging dan mengurangi risiko siklus belanja modal (capex) tinggi di Jasa Marga.
Adapun, JSMR memiliki aset jalan tol berkualitas dalam hal Internal Rate of Return (IRR) di wilayah Jabodetabek dan Trans-Jawa. Dengan adanya SWF nantinya, tentu akan menjadi katalis positif bagi deleveraging JSMR.
“Kami melihat SWF juga dapat mengurangi risiko siklus belanja modal yang tinggi di JSMR karena proyek pembangunan jalan tol baru akan didanai lewat SWF bukan JSMR,” tulis Henry dalam risetnya.
Henry pun memberi rekomendasi overweight untuk saham JSMR dengan target harga Rp3.780 per saham.
Baca Juga
Adapun, JSMR dinilai masih memiliki operasional leverage yang kuat seiring dengan posisinya sebagai operator jalan tol terbesar di Indonesia.
Walaupun demikian, risiko kebutuhan belanja modal yang sangat tinggi, trafik pengendara yang belum pulih, intervensi pemerintah terhadap tarif, dan tingkat suku bunga tinggi tetap menjadi tantangan bagi JSMR.
Di lantai bursa, JSMR turun 0,80 persen menjadi RP3.740 per saham pada akhir perdagangan Jumat (16/10/2020). Sejak enam bulan terakhir, JSMR menguat 43,85 persen dengan kapitalisasi pasar Rp27,14 triliun.
Corporate Secretary Jasa Marga (JSMR) Agus Setiawan mengatakan SWF merupakan kumpulan dana yang pada prinsipnya akan berdampak baik bagi sisi keuangan perusahaan jalan tol pelat merah tersebut.
“Terkait recycle aset, terbuka peluang untuk dilakukan, khususnya diterapkan pada ruas jalan tol yang telah beroperasi,” kata Agus kepada Bisnis, Jumat (16/10/2020).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa modal awal LPI nantinya terdiri dari kombinasi aset negara atau BUMN dan sumber-sumber lainnya yang sekarang sudah dibahas oleh pemerintah.
SWF atau LPI akan diawasi oleh Erick Thohir dan Sri Mulyani, selaku Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.
