Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit jangka panjang PT Agung Podomoro Land Tbk. seiring dengan tekanan likuiditas di perusahaan properti tersebut. Peringkat surat utang senior US$300 juta dipangkas dari CCC+ ke CCC-, peringkat yang masuk kuadran rawan gagal bayar.
Berdasarkan laporan Fitch yang dikutip Bisnis, penurunan peringkat dipicu risiko likuiditas yang berasal dari jatuh tempo surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) sebesar RP350 miliar. MTN itu akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2020.
"Fitch memprediksi APLN tidak memiliki cukup uang untuk melunasi surat utang tersebut seiring dengan arus kas yang seret akibat dampak pandemi virus corona terhadap penjualan properti," tulis Fitch seperti dikutip Bisnis, Sabtu (18/7/2020).
Menurut Fitch, Agung Podomoro Land berharap penjualan properti bisa mulai mendatangkan kas pada akhir Juli 2020. Bila terealisasi, kas emiten bersandi saham APLN akan bertambah signfiikan. Namun, Fitch pesimis hal itu bisa terjadi karena ada risiko yang bisa menunda transaksi tepat waktu.
Berdasarkan laporan keuangan APLN, per 31 Maret 2020, posisi kas dan setara kas APLN mencapai Rp767 miliar. Laporan Fitch menunjukkan, APLN disebut memiliki Rp500 miliar dari pinjaman yang belum ditarik.
Namun, pinjaman tersebut tidak bisa digunakan untuk melunasi MTN karena bank tidak ingi mengambil risiko lebih besar di saat kondisi likuiditas tengah mengetat.
Baca Juga
MTN senilai Rp350 miliar diterbitkan oleh anak usaha PT Sumber Menara Deli, pengembang proyek Podomoro Deli City di Medan. MTN itu memberikan kupon 11 persen per tahun kepada kreditur. Surat utang ini dijamin dengan corporate guarantee dari SMD dan pernyataan kesanggupan APLN selaku induk SMD.
Di sisi lain, penurunan peringkat uga mencerminkan ekspektasi Fitch terhadap APLN bahwa kemungkinan perusahaan tidak memiliki likuiditas yang cukup di level induk untuk membayar kupon surat utang valas sebesar US$12 juta yang harus ditebus pada Desember 2020. Adapun surat utang senilai US$300 juta baru akan jatuh tempo pada 2024.
Secara umum, bisnis properti sangat terpukul oleh dampak pandemi virus corona. Selain penjualan seret, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) turut menyeret kinerja properti investasi ke titik nadir. Di Jakarta saja, APLN secara konsolidasi mengelola 10 pusat perbelanjaan.
APLN sejauh ini menyebut dampak pandemi tidak berdampak pada pemenuhan keuangan jangka pendek. Hal itu dilansir perseroan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 15 Juli 2020.
