Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis menilai bahwa emiten sawit dalam negeri masih menghadapi tantangan isu deforestasi Uni Eropa, di tengah dukungan World Trade Organization (WTO) terhadap sengketa pengenaan bea masuk imbalan oleh Benua Biru terhadap impor biodiesel asal Indonesia.
Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis menilai bahwa kendati dukungan WTO terhadap Indonesia mampu memberikan penguatan terhadap kinerja emiten sawit dalam negeri, tetapi isu deforestasi masih menjadi salah satu hambatan ekspor sawit Indonesia ke Eropa.
Untuk diketahui, EUDR menjadi regulasi pertama di dunia yang menargetkan berakhirnya 10% deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi dan impor kawasan tersebut atas produk-produk agrikultur dan kehutanan seperti kedelai, daging, minyak sawit, kakao, kopi, hingga timber.
“Isu deforestasi memang masih menjadi salah satu hambatan bagi ekspor ke EU, tetapi saat ini kami melihat mulai adanya hubungan yang membaik antara indonesia dan EU ini menjadi satu langkah untuk bisa membuka lebih besar ekspor CPO ke Eropa,” kata Azis saat dihubungi, Selasa (26/8/2025).
Menurut Azis, dukungan WTO terhadap bea masuk impor biodiesel Indonesia ke EU juga merupakan bentuk dukungan dari lembaga internasional untuk program biodiesel Indonesia.
Menurutnya, hal ini mampu mendongkrak kinerja emiten-emiten CPO dalam negeri. Belum lagi, sengatan terhadap kinerja emiten dalam negeri datang dari rencana pemerintah menjalankan program B50.
Baca Juga
Senada, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa juga menilai bahwa di tengah angin segar emiten sawit dalam negeri, regulasi deforestasi dari Uni Eropa masih menjadi tantangan yang serius yang akan dihadapi oleh emiten sawit Tanah Air. Menurutnya, hal ini masih menjadi ganjalan dari penguatan kinerja emiten sawit.
“Perusahaan besar tentunya akan lebih siap menghadapi, tetapi tidak untuk petani yang kecil yang minim akses teknologi dan kekurangan pengetahuan administratif, ketimpangan ini akan menjadi risiko serius kedepannya,” katanya, Selasa (26/8/2025).
Selain aturan deforestasi EU yang akan mulai berlaku di akhir 2025, tantangan terhadap emiten sawit juga datang dari pungutan ekspor yang meningkat. Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 (PMK No. 30/2025), menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari semula 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Mei 2025.
Selain itu, berbagai kendala lain seperti volatilitas harga CPO hingga cuaca yang ekstrem masih menantang kinerja emiten sawit ke depannya.
“Gabungan dari tantangan ini dapat meredupkan euforia sektor sawit untuk jangka pendek,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia mendapat dukungan dari Panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait sengketa pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties) oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia.
Diketahui, WTO telah mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam pengaduan terkait pengenaan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia.
“Ini berita baik di mana Panel WTO mendukung Indonesia di dalam keputusan terkait dengan dikenakannya dumping duty biodiesel di Eropa. Sebagai konsekuensi dari keputusan Panel WTO tersebut, maka tentu Uni Eropa perlu untuk mencabut dumping yang diberikan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (24/8/2025).
