Bisnis.com, Jakarta – JP Morgan merevisi naik peringkat atau rating saham tiga emiten bank BUMN jumbo yakni BBRI, BMRI, dan BBNI terhitung sejak 2 Maret 2025.
Perbankan investasi asal Amerika Serikat itu menaikkan kembali rating saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi overweight dengan target harga yang sama dengan sebelumnya yakni pada level Rp4.200 per lembar.
Berita rating saham BUMN jadi salah satu berita pilihan Bisnis Indonesia Premium. Berikut adalah rangkumannya untuk Sabtu (8/3/2024).
Alasan JP Morgan Revisi Naik Rating Saham Bank BUMN Jumbo BBRI, BMRI & BBNI
Dalam pembaruan 26 Februari 2025, JP Morgan masih memberikan peringkat neutral dengan target harga yang sama. Rating itu pertama kali diberikan JP Morgan sejak 21 Agustus 2024, tetapi dengan target harga masih Rp5.400.
Baca Juga
Harsh Wardhan Modi dkk, analis JP Morgan, dalam laporannya yang dirilis via Bloomberg, Kamis (6/2/2025), menjelaskan bahwa pihaknya menyoroti tingginya tingkat aksi jual pada saham-saham bank pelat merah. Hal itu, jelasnya, menunjukkan reli teknis dalam waktu dekat tidak dapat dikesampingkan.
Namun, dia menegaskan bahwa kondisi itu membuat pihaknya sulit untuk terus bersikap pesimistis terhadap sektor perbankan.
“Prakiraan dan PT [target harga] kami adalah salah satu yang paling hati-hati di antara para analis pasar, namun harga saham telah turun di bawah level tersebut. Hal ini, setidaknya dalam waktu dekat, membuat sulit untuk tetap bersikap bearish terhadap sektor ini,” jelas Modi dkk. dalam riset JP Morgan.
Historia Bisnis: Tatkala Industri Sepatu Terancam Kehilangan Devisa Rp1,58 Triliun
Industri sepatu dalam negeri terancam kehilangan devisa sebesar Rp1,58 triliun, bila Indonesia terbukti melakukan praktek dumping dalam memasarkan produk tersebut ke negara di kawasan Eropa.
Kemungkinan kehilangan nilai devisa sebesar itu bisa saja terjadi, menyusul tuduhan dumping dari komisi anti-dumping Uni Eropa (UE) yang diajukan secara resmi ke Indonesia.
Dalam artikel bertajuk ‘Sepatu Indonesia Terancam Kehilangan Devisa Rp1,58 Triliun’, yang terbit di Harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (8/3/1995), disebutkan bahwa tuduhan tersebut yakni pengenaan bea masuk tidak hanya pada produk yang terkena tuduhan tersebut melainkan keseluruhan ekspor sepatu.
“Bila dilihat dari nilainya, tuduhan dumping itu sebenarnya tidak terlalu besar yakni hanya 10% dari total ekspor ke Uni Eropa,” tutur Frans Hendrawan, Ketua Umum Asosiasi Pabrikan Sepatu Indonesia (Aprisindo).
Perjalanan Apple Lobi-Lobi RI Demi Loloskan iPhone 16 Series
Apple akhirnya bisa segera memasarkan produk iPhone 16 series di pasar Indonesia usai sebelumnya sempat dilarang karena terkendala Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dalam perkembangan terbaru, Apple berhasil mengantongi sertifikasi TKDN lebih dari 35% sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Apple kini hanya tinggal menunggu terbitnya sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk bisa memasarkan iPhone 16 series di Tanah Air.
Raksasa teknologi AS itu wajib mendapatkan sertifikasi pos dan telekomunikasi (Postel) dari Komdigi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No.16/2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perindustrian No.11/2019 tentang TKDN untuk Smartphone 4G/LTE.
Nasib Penanganan Perubahan Iklim Global Tanpa AS
Dunia perlu bersiap melawan perubahan iklim tanpa campur tangan Amerika Serikat, satu dari dua penyumbang polusi teratas dunia. Pemerintahan Donald Trump telah menarik miliaran dolar yang dijanjikan untuk inisiatif yang mendanai transisi hijau.
Minggu ini, Afrika Selatan mengatakan AS telah menarik diri dari pakta transisi batu bara yang telah dikomitmenkan sebesar US$1 miliar. Pada Januari 2025, Washington membatalkan komitmen US$4 miliar untuk Green Climate Fund, pendanaan hijau terbesar dunia.
Nasib miliaran dolar yang dijanjikan oleh AS untuk pergeseran hijau di Indonesia dan Vietnam juga tidak jelas.
"Kita harus merencanakan dunia di mana AS tidak mentransfusikan dana ke dalam transisi hijau," kata Rachel Kyte, Utusan Iklim Inggris, dalam sebuah wawancara di ibu kota Afrika Selatan, Pretoria, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (8/3/2025).
Jakarta Menekan Pengangguran saat Lapangan Kerja Sempit dan Ancaman PHK
Pemerintah DKI Jakarta terus mencoba menekan jumlah pengangguran karena angkanya masih tinggi. Di saat yang sama ibu kota masih memiliki tantangan berupa terbatasnya lapangan kerja dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat jumlah pengangguran di Jakarta pada Agustus 2024 mencapai 338.000 orang. BPS RI juga mencatat, bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta tercatat sebesar 6,21%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 4,91%
Menghadapi permasalahan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan program dalam pidato perdananya di DPRD Jakarta pada 20 Februari 2025, yakni menggelar bursa kerja atau job fair di setiap kecamatan setiap tiga bulan sekali.
"Karena inilah yang menjadi problem serius di Jakarta saat ini adalah masalah lapangan kerja," ujarnya dalam kesempatan tersebut.
