Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah akan berkomitmen dalam menjaga ketersediaan beras di angka 2 juta ton.
Sebelumnya, Arief menekankan bahwa stok beras di Bulog akan terus dipantau agar tetap berada di angka 1,2 juta ton hingga Juni 2024. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ketersediaan beras bisa berada di angka 2 juta ton.
“Sebelumnya 1,2 juta ton ini harus dijaga menjadi di atas 2 juta ton, sehingga produksi dalam negeri jadi penting. Salah satu upayanya ada benih pupuk pompanisasi itu untuk mendorong produksi dalam negeri,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).
Kendati demikian, dia tak menutup kemungkinan apabila pemerintah akan kembali membuka keran import untuk menjaga ketersediaan stok beras berada di angka yang telah ditentukan.
Dia pun memerinci potensi Negara-negara yang akan dituju untuk impor beras berasal dari Thailand, Vietnam, dan Kamboja
Sejauh ini, Arief mengatakan bahwa jumlahnya beras impor yang sudah masuk berada dikisaran 500.000 ton—1 juta ton. Adapun, dia melanjutkan bahwa beras yang akan masuk dalam waktu dekat ini berada di angka 1,6 juta ton.
Baca Juga
“Itu bisa iya bisa tidak tergantung panen kita. Ketersediaan itu tentunya kami memprioritaskan produksi dalam negeri. Namun, kalau memang dirasakan perlu dilakukan pengadaan [import] dari Luar Negeri itu akan dilakukan tapi merupakan alternatif terakhir,” pungkas Arif.
Sebelumnya, pemerintah menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton, dari sebelumnya 2 juta ton pada 2024. Dengan demikian, total kuota impor beras untuk tahun ini mencapai 3,6 juta ton.
Arief menyampaikan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.
“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief.
