Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mengungkapkan sejumlah latar belakang yang membuat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) akhirnya menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp6 triliun pada 2024.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyatakan alasan pertama adalah WIKA sempat mencatatkan pertumbuhan aset secara signifikan selama 2014-2022, yang ditopang oleh meningkatnya liabilitas perseroan.
Kedua, ada implikasi terhadap kondisi keuangan WIKA atas keterlibatannya sebagai investor serta kontraktor dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Oleh karena itu diperlukan tambahan PMN untuk memperkuat struktur permodalan WIKA," ujar Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/9/2023).
Rionald menambahkan suntikan modal Rp6 triliun kepada WIKA juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam mendanai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digarap perseroan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga.
Sejumlah PSN yang digarap WIKA, di antaranya Bendungan Cipanas di Jawa Barat dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dalam dua proyek ini, perseroan menjadi bagian dari konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium).
Baca Juga
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan Panja A Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui kenaikan dana PMN. Hal ini membuat jumlah PMN bertambah Rp12,1 triliun menjadi Rp30,7 triliun pada 2024.
Dari penambahan itu, PT Hutama Karya (Persero) meraih suntikan tambahan Rp6,1 triliun sehingga total PMN mencapai Rp18,6 triliun. Adapun WIKA, yang sebelumnya tidak masuk daftar penerima, mendapatkan alokasi sebesar Rp6 triliun.
Suntikan modal itu menjadi angin segar bagi WIKA, yang sedang mengalami standstill atau penundaan pembayaran utang perbankan. Dana ini, seperti disampaikan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo, bisa digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan.
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan perseroan akan berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024.
Sebab, proyek pemerintah yang dibiayai APBN memiliki model pembayaran progres bulanan beserta uang muka. Skema pembayaran ini dinilai sesuai dengan strategi perseroan yang tengah mendorong arus kas lebih baik.
“Perseroan senantiasa terus berupaya dengan optimal untuk menangkap potensi yang ada termasuk proyek pemerintah yang akan ditenderkan di tahun 2024 sebagai bekal aktivitas usaha secara berkelanjutan,” ujarnya pada pertengahan Agustus lalu.
