Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) sejauh ini belum menerima penjelasan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) terkait dengan rencana inbreng atau pengalihan saham pemerintah ke PT Hutama Karya (Persero).
Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan bursa sampai dengan saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi dari Waskita terkait rencana penyehatan dan restrukturisasi tersebut.
Padahal, BEI telah meminta penjelasan Waskita terkait pemberitaan yang menyebutkan rencana Hutama Karya mengambil alih aset milik perseroan dalam rangka restrukturisasi dan alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Akan tetapi, Waskita belum memberikan respons.
“Sampai saat ini kami masih menunggu tanggapan perseroan [WSKT],” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Senin (14/8/2023).
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tengah bernegosiasi dengan para pemegang obligasi Waskita agar proses restrukturisasi segera rampung dan Waskita dapat segera menjadi anak usaha Hutama Karya.
“Kami sebetulnya ingin para pemegang obligasi dan para vendor ini bisa mencari solusi yang terbaik, supaya Waskita bisa joint-venture dan setelah itu akan kami jadikan anak usaha dari Hutama Karya, akan kami inbreng ke sana,” ujar Tiko.
Baca Juga
Pemerintah tercatat memiliki saham di WSKT sebesar 75,34 persen atau 21,7 miliar (21.705.644.362) saham. Adapun proses pengalihan saham tersebut akan dilakukan setelah proses restrukturisasi Waskita rampung.
“Kalau proses restrukturisasi Waskita selesai baru nanti saham-saham yang milik pemerintah kita inbreng ke Hutama Karya rencananya nanti. Kira-kira awal tahun depan,” ujarnya.
Dengan demikian, proses penggabungan dua entitas BUMN Karya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dari proyek-proyek strategis nasional yang tengah digarap oleh Waskita.
Dihubungi secara terpisah, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai solusi akan membuat beban keuangan WSKT menjadi lebih ringan karena terbantu oleh Hutama Karya sebagai perusahaan induk.
Menurutnya, solusi tersebut juga relevan karena Hutama Karya masih mendapatkan PMN untuk menyelesaikan proyeknya di Jalan Tol Trans Sumatera. Hutama Karya juga diketahui tengah mengebut pengerjaan enam ruas jalan tol di lokasi tersebut.
Oleh karena itu, dengan inbreng yang dilakukan Kementerian BUMN, skenario restrukturisasi utang Waskita bisa dilakukan melalui PMN terhadap Hutama Karya. Toto menilai kelak Hutama Karya dapat memfungsikan Waskita sebagai kontraktor.
“Jadi, sepanjang masalah likuiditas ini bisa teratasi, maka Waskita ke depan bisa fokus di fungsi kontraktor saja untuk penyelesaian proyek, termasuk di Ibu Kota Negara [IKN]. Sementara blueprint bisnis Waskita ke depan bisa dikontrol oleh Hutama Karya,” kata Toto.
