Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan minyak kelapa sawit melalui bursa di dalam negeri nampaknya masih memerlukan waktu lebih panjang seiring belum siapnya pelaku industri maupun pemerintah dalam memulai aturan itu.
Setelah menunda rencana peluncuran pada Juni tahun ini, pemerintah mulai membidik pertengahan 2024 sebagai waktu yang tepat untuk memulai sejarah baru di industri sawit Tanah Air melalui bursa minyak kelapa sawit alias CPO.
Berita tentang penerapan bursa minyak sawit menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (10/8/2023):
1. Jalan Berliku Penerapan Bursa Minyak Sawit
Perdagangan minyak kelapa sawit melalui bursa di dalam negeri nampaknya masih memerlukan waktu lebih panjang seiring belum siapnya pelaku industri maupun pemerintah dalam memulai aturan itu.
Setelah menunda rencana peluncuran pada Juni tahun ini, pemerintah mulai membidik pertengahan 2024 sebagai waktu yang tepat untuk memulai sejarah baru di industri sawit Tanah Air melalui bursa minyak kelapa sawit alias CPO.
Selama ini, acuan harga perdagangan minyak sawit di Indonesia berkiblat pada Malaysia Derivatives Exchange (MDEX) dan Bursa Rotterdam. Kondisi ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya.
Pertama, perdagangan dengan acuan bursa luar negeri tidak memberikan transparansi pada setiap transaksi. Kedua, perdagangan tidak real time. Ketiga, memungkinkan harga komoditas yang dijual berada di level di bawah harga alias under pricing.
Di sisi lain, Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi sekitar 51 juta ton minyak kelapa sawit per tahun dengan volume ekspor mencapai 30,8 juta ton pada 2022. Kendati demikian, harga acuan untuk perdagangan internasional ditentukan oleh negara lain yang notabene bukan produsen terbesar.
Salah satu alasan itu setidaknya yang memacu Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti. Alasan lainnya adalah transparansi yang diharapkan terjadi saat bursa ini mulai berlaku.
2. Asa Dunia Usaha Jelang Lengsernya Jokowi
Dunia usaha mengingatkan pemerintah perihal masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam mengakselerasi ekonomi pada tahun politik. Dalam survei dunia usaha yang dilakukan dataindonesia.id, mayoritas pebisnis di Tanah Air meminta kepada pemerintah untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik sebagai garansi dunia bisnis.
Berdasarkan survei yang dilakukan dataindonesia.id, pengusaha berharap pemerintah fokus menyelesaikan prioritas isu umum penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hingga 22,52 persen atau menjadi yang tertinggi.
Sementara itu, isu keamanan dan stabilitas politik berada di posisi kedua dengan 22,38 persen responden memprioritaskan isu tersebut.
Isu lainnya yang perlu menjadi prioritas, seperti reformasi birokrasi (18,14 persen), pendidikan dan ketenagakerjaan (16,95 persen), kesehatan (12,95 persen), terakhir pariwisata dan kebudayaan (9,05 persen).
Akan tetapi, pekerjaan rumah lain juga patut segera dituntaskan, mulai dari penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, mekanisme pajak yang tidak berbelit, serta ketersediaan tenaga kerja. Kondisi tersebut, menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha untuk terus berekspansi selama tahun politik.
Adapun, dari sisi isu ekonomi, prioritas pengusaha melihat isu perdagangan dan industri menjadi yang utama dengan 20,29 persen responden memilih isu tersebut. Dilanjutkan isu ekonomi makro dan fiskal sebesar 19,14 persen.
Selanjutnya, isu infrastruktur dan perumahan(16,1 persen), energi (15,57 persen), ekonomi digital (15,57 persen) , terakhir bursa dan keuangan (13,19 persen).
3. Ujian Grup Emtek Perbaiki Kinerja
Paruh pertama tahun ini bukanlah periode yang menggembirakan bagi emiten-emiten di Grup Emtek. Mayoritas anggota grup konglomerasi ini mengalami penurunan kinerja keuangan. Paruh kedua tahun ini pun menjadi momentum pertaruhan untuk memperbaiki kinerja.
Grup Emtek secara umum berada di bawah kendali PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) sebagai induknya.
Selaku holding, EMTK membukukan peningkatan pendapatan 9,21 persen secara tahunan (Year-on-Year/ YoY) di paruh pertama tahun ini menjadi Rp7,75 triliun, dari Rp7,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan ini diperoleh dari penjualan barang sebesar Rp3,64 triliun; iklan Rp2,56 triliun; jasa kesehatan dan rumah sakit Rp969,04 miliar; jasa VSAT, perbaikan, perawatan dan dukungan teknis Rp86,8 triliun; serta lain-lain senilai Rp485,1 miliar.
Sayangnya, meningkatnya pendapatan dibarengi dengan kenaikan beban pokok pendapatan yang justru lebih tinggi, yakni sebesar 22,49 persen YoY dari Rp5,21 triliun pada semester I/2022 menjadi Rp6,38 triliun pada semester I/2023.
Oleh karena itu, laba kotor EMTK tergerus 27,47 persen secara tahunan menjadi Rp1,36 triliun. Hal itu ditambah dengan rugi atas investasi sebesar Rph SCMA salah satunya ditekan oleh penurunan pendapatan SCMA sebesar 4,15 persen YoY dari Rp3,16 triliun menjadi Rp3,03 triliun padvestasi ini menjadi salah satu penyebab EMTK mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp444,18 miliar. Sebagai informasi, pada periode yang sama tahun lalu EMTK masih mencatatkan laba bersih senilai Rp2,7 triliun.
Sama seperti induknya, di bisnis media, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) juga mencatat penurunan laba bersih. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk SCMA anjlok 88,75 persen YoY dari Rp616,4 miliar pada semester I/2022 menjadi Rp69,3 miliar.
Turunnya laba bers169,6 miliar, berbanding terbalik dari semester I/2022 yang mencetak laba atas investasi sebesar Rp444,18 miliar.
Penurunan kinerja inia 6 bulan pertama 2023. Pendapatan iklan, misalnya, melemah 4,85 persen menjadi Rp3,13 triliun. Begitu pula pendapatan lain-lain yang turun 8,61 persen YoY menjadi Rp461,4 miliar.
4. Meramal Pertumbuhan Ekonomi di Garis Finish 2023
Ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan pada tingkat di atas 5 persen selama 7 kuartal beruntun.
Pada kuartal II/2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,17 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 5,23 persen yoy.
Selain itu, konsumsi pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 10,62 persen yoy, seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pihak untuk menjaga pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terjaga selama 7 kuartal berturut-turut di atas 5 persen.
Sri Mulyani mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan pada kuartal II/2023 sebesar 5,17 persen.
“Jaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fokus terus ciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, memberantas kemiskinan, stunting, mengurangi kesenjangan dan mencipatkan kesejahteraan yang adil dan merata,” ujarnya dalam unggahan resmi @smindrawati, Selasa (8/8/2023).
5. Jalan Terbuka Industri Otomotif Menambah Akselerasi
Penjualan mobil pada semester pertama 2023 tak mencapai separuh target industri sepanjang tahun ini. Padahal, proyeksi pasar ini sejatinya sangat konservatif, sementara ruang untuk berakselerasi masih cukup tersedia.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan penjualan mobil pada Januari-Juni 2023 secara wholesales mencapai 505.985 unit dan 502.536 unit secara ritel. Pencapaian tersebut hanya 48 persen dari target penjualan sepanjang tahun ini 1.050.000 unit.
Target penjualan tahun ini terbilang sangat konservatif. Hal ini tergambar pergerakan yang nyaris tanpa kenaikan atau hanya 0,19% dari realisasi penjualan wholesales tahun lalu, dan secara ritel hanya naik 4 persen.
Dibandingkan dengan laju pasar 2022, target pertumbuhan penjualan mobil tahun ini jelas menunjukkan deselerasi. Pada 2022, penjualan ritel naik 17,4 persen menjadi 1.013.582 unit, adapun secara wholesale meningkat 18,1 persen menjadi 1.048.040 unit.
Sejak memasuki awal tahun, pelaku industri otomotif telah menunjukkan sikap pesimistisnya dengan menetapkan target angka penjualan 2023 yang sangat rendah, yakni hanya 975.000 unit, atau hanya 96,2 persen dari capaian tahun sebelumnya.
Namun, tatkala melihat performa sepanjang kuartal pertama 2023, sikap pesimistis tersebut mulai terkikis. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Gaikindo yang merevisi naik target penjualan mobil sepanjang tahun ini menjadi 1.050.000 unit.
“Melihat hasil bagus di kuartal pertama 2023, kami merevisi target penjualan mobil tahun ini, dari 975.000 unit menjadi 1.050.000 unit. Namun, kami juga mewaspadai kondisi ekonomi global, masih ada sentimen geopolitik yang berlarut-larut,” kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, Rabu (12/4/2023).
Hanya saja, sampai dengan akhir kuartal kedua 2023, optimisme tak juga meningkat lagi, demikian pula sikap waspadanya. Sejauh ini, Gaikindo tidak melakukan revisi proyeksi performa pasar otomotif tahun ini.
Selain dari sisi pasar domestik yang belum mencapai separuh target, performa produksi juga mengalami perlambatan, demikian pula kinerja pertumbuhan ekspornya. Sebaliknya, laju impornya bertahan kencang.
