Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengatakan sebagian besar pendanaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) berasal dari obligasi yang didaftarkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan dari total FLPP yang disalurkan SMF sebesar Rp15,2 triliun, sebanyak Rp7,8 triliun berasal dari obligasi yang tercatat di BEI.
“Bahwa untuk FLPP ini SMF sudah menyalurkan kurang lebih Rp15,2 triliun di mana Rp7,8 triliun itu dari obligasi yang listing di Bursa Efek Indonesia,” kata Ananta di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Menurut Ananta pemenuhan kebutuhan KPR FLPP bagi masyarakat pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021, yaitu 200.000 unit rumah, atau peningkatan sebesar 27 persen yaitu 157.500 unit. Hal ini menjadi salah satu tren positif industri perumahan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini.
“SMF akan terus berperan serta mendukung Pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program KPR FLPP, serta program pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan lainnya,” ungkap Ananta.
Adapun, pada hari ini, Senin (27/2/2023), SMF menerbitkan obligasi berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023 dengan sejumlah Rp2 triliun. Instrumen utang ini memiliki rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Baca Juga
Obligasi tersebut terdiri dari satu seri dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85 persen per tahun, dan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok obligasi secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada tanggal pelunasan obligasi.
Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi.
SMF menyebut penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan VI dengan total realisasi penerbitan obligasi sebesar Rp9 Triliun.
Ananta mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Digunakan 100 persen untuk membantu pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program KPR FLPP pemerintah, jadi obligasi ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki atau menghuni rumah yang layak," kata Ananta.
