Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas investasi di pasar saham tentu saja tidak lepas dari faktor risiko. Namun, idealnya risiko yang ditanggung investor benar-benar berasal dari perubahan valuasi aset yang wajar, bukan karena aksi manipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Berita tentang manipulasi saham menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Selasa (7/2/2023):
1. Memerangi Manipulasi Pasar, Melindungi Investor Saham
Aktivitas investasi di pasar saham tentu saja tidak lepas dari faktor risiko. Namun, idealnya risiko yang ditanggung investor benar-benar berasal dari perubahan valuasi aset yang wajar, bukan karena aksi manipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Sayangnya, isu menahun ini seolah kebal untuk dibasmi. Selain modus-modus baru bermunculan, modus-modus lama pun tampaknya tetap bertahan hingga akhirnya seakan dianggap wajar. Menariknya, kalangan investor tidak jarang beramai-ramai ikut memboncengi aksi ini.
Salah satu yang paling umum terjadi adalah aksi goreng menggoreng saham. Fenomena ini ditandai oleh peningkatan harga saham suatu emiten yang sangat signifikan, jauh melampaui nilai wajarnya, bahkan mengalahkan valuasi emiten lain yang memiliki fundamental lebih bagus.
Seolah menutup mata terhadap fakta pergerakan harga yang tidak sejalan dengan fundamental, investor justru berlomba ikut serta memburu saham-saham tersebut. Hal ini pada akhirnya tidak mengherankan, sebab peningkatan harga yang terjadi bisa membawa cuan yang berlimpah.
Persoalannya, peningkatan harga yang tidak wajar ini suatu ketika bakal mencapai puncaknya. Ketika itu terjadi, maka pergerakan harga saham akan menuju arah sebaliknya, yakni pelemahan. Pada titik inilah sejumlah besar investor dapat ‘nyangkut’, menelan kerugian tanpa mampu menjual lagi sahamnya.
2. Menilik Evolusi Transaksi Pembayaran Jalan Tol dari Masa ke Masa
Jalan tol telah menjadi infrastruktur konektivitas yang penting bagi masyarakat karena mempercepat waktu tempuh perjalanan. Namun demikian, pengemudi harus membayar tol saat melintasinya. Oleh sebab itu jalan tol memiliki sebutan lain yaitu jalan bebas hambatan berbayar.
Sebentar lagi, tepatnya di bulan Maret, Pemerintah dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melakukan uji coba transaksi jalan tol nontunai tanpa sentuh (nirsentuh) atau multi lane free flow (MLFF). Uji coba transisi sistem transaksi MLFF kembali mundur diterapkan. Pada awalnya, pemerintah menargetkan dalam melakukan uji coba penerapan bayar tol tanpa berhenti pada bulan Desember tahun 2022.
Namun, target tersebut dimundurkan menjadi Januari tahun 2023 dalam penerapan uji coba. Lalu lagi-lagi target penerapan tersebut dimundurkan menjadi pertengahan tahun 2023 tepatnya 1 Juni. Padahal pemerintah berencana penerapan penuh sistem pembayaran di seluruh ruas jalan tol pada tahun 2023. Alhasil, mundurnya uji coba penerapan MLFF di beberapa ruas jalan tol ini juga berdampak pada kembali mundurnya penerapan sistem di seluruh ruas jalan tol yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Sistem MLFF berbasis aplikasi yang menggunakan teknologi global navigation satellite system (GNSS) akan segera menggantikan pembayaran non-tunai berbasis kartu yang digunakan pengguna jalan tol saat ini. Adapun, sistem transaksi jalan tol di Indonesia terus berevolusi dan berinovasi dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan ruas tol, jumlah kendaraan hingga mobilitas penggunaannya serta perkembangan teknologi.
Sejak jalan tol hadir pada 9 Maret 1978 dengan dioperasikannya jalan Tol Jagorawi sepanjang 59 kilometer, sistem pembayaran tol telah melewati beberapa tahap perubahan yang diawali dengan transaksi tunai.
3. Menelisik Penurunan Belanja Pemerintah Saat Pertumbuhan Naik
Laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencatatkan dua hal yang berada di sisi berbeda. BPS mencatat belanja pemerintah mengalami penurunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi justru mencapai rekor tertinggi selama masa pemeritahan Presiden Jokowi.
Belanja pemerintah setidaknya terjadi dalam dua kuartal terakhir 2022, yakni pada kuartal III dan kuartal IV. Hal itu terjadi di saat seluruh komponen lainnya mencatatkan pertumbuhan.
Sektor yang paling anjlok dalam sisi belanja pemerintah adalah bidang kesehatan, dalam hal ini yang terkait dengan penanggulangan Covid-19. Alokasi untuk penanggulangan Covid-19 pada 2023 malah hanya menjadi bagian dari anggaran kesehatan, bukan lagi anggaran khusus.
Selama wabah Covid berlangsung, pemerintah setidak mengalokasikan dana yang tidak sedikit.
Pada 2020 saja Kementerian Keuangan mencatat kenaikan pembiayaan dalam penanganan Covid–19 dalam APBN sebesar Rp903,5 triliun.
Awalnya kebutuhan pembiayaan pada APBN 2020 sebesar Rp741.8 triliun. Pandemi Covid-19 awal 2020 membuat pemerintah menyesuaikan anggaran kebutuhan pembiayaan menjadi Rp1.645,3 triliun atau naik Rp903,5 triliun.
4. Ultimatum Presiden Jokowi Urai Benang Kusut Bisnis Jasa Keuangan
Kepala Negara kembali memberikan ultimatum untuk segera menyelesaikan masalah di tubuh industri jasa keuangan. Presiden Joko Widodo meminta agar pengawasan terhadap produk jasa keuangan perlu lebih detail, mengingat berturut kasus asuransi bermasalah.
Sektor jasa keuangan saat ini masih dihantui beberapa kasus antara lain Jiwasraya, Asabri, hingga Wanartha. Belum selesai di beberapa masalah itu, muncul kasus baru dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Sejumlah permasalahan yang menyelimuti sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), terutama industri asuransi reflex membuat Jokowi geleng-geleng kepala.
“Saya minta untuk betul-betul urusan asuransi, utamanya pinjaman online, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha. Sampai hafal saya gitu-gituan, [karena] baca,” kata Jokowi sambil menggelengkan kepala dalam acara bertajuk Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 pada Senin (6/2/2023).
Jokowi melihat masyarakat membutuhkan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu asuransi, pinjaman online atau pinjol, investasi, hingga tur haji dan umroh. Untuk itu, di hadapan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Jokowi meminta agar melakukan pengawasan lebih intensif.
5. Saatnya Fokus Minyak Sawit Untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Pemerintah bakal meningkatkan kewajiban pasok minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke dalam negeri sebesar 50 persen dalam tiga bulan sebagai tanggapan atas kenaikan harga minyak goreng jelang Ramadan dan Idulfitri.
Kenaikan harga komoditas itu setidaknya berlangsung sejak dua pekan terakhir. Hal ini disebabkan menipisnya distribusi minyak goreng kemasan sederhana bentukan Kementerian Perdagangan yakni Minyakita di pasaran.
Kekurangan pasokan tersebut menggiring kenaikan harga migor. Sebagai respons atas lonjakan harga tersebut, pemerintah menetapkan peningkatan pasokan domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari produsen sebesar 50 persen hingga Lebaran.
