Bisnis.com, JAKARTA – PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS) berencana melakukan aksi korporasi berupa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue untuk memperkuat struktur permodalan. Hanya saja, hingga saat ini CARS belum belum memutuskan nilai emisi dari rencana HMETD yang akan digelar perseroan.
Analis Stockbit Hendriko Gani menilai aksi korporasi CARS berpeluang digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan.
“Apalagi debt to equity ratio CARS ini besar sekali capai 1.000 persen. Seharusnya rights issue ini bisa memperkuat fundamental, dana hasil rights issue ini bisa untuk bayar utang,” ungkapnya.
Adapun, sebelumnya CARS telah mengumumkan rencana rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 30 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp10 setiap saham yang berasal dari portepel.
“Nah apakah ini [rights issue] akan menarik minat bagi investor, maka tergantung dari penjelasan dari CARS sendiri,” ungkap Hendriko.
Sementara itu, Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, nilai nominal rights issue yang ditawarkan sebuah emiten harus di bawah harga saham di pasar. Hal itu diperlukan agar rights issue tersebut menarik bagi investor.
Baca Juga
“Secara umum harga pasar akan turun mendekati harga pelaksanaan right issue-nya, tetapi setelah itu akan kembali mencerminkan kinerja fundamentalnya,” ujar Wawan, Senin (10/10/2022).
Sementara itu, Investor Relation and Corporate Communication CARS Yosef Hwang mengatakan, sejauh ini perseroan baru mengumumkan rencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 30 miliar lembar saham baru melalui rights issue.
“Rencana ini juga membutuhkan persetujuan dari pemegang saham terlebih dahulu,” katanya, kepada Bisnis, Kamis (6/11/2022).
Sementara itu, terkait dengan kabar mengenai terjeratnya salah satu pemegang saham CARS yakni PT Ahabe Niaga Selaras (ANS) oleh kasus gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Yosef menegaskan bahwa ANS sudah bebas dari status PKPU.
“Telah dicapai kesepakatan perdamaian (homologasi) antara pihak penggugat dan pihak tergugat melalui perjanjian perdamaian pada 14 September 2022 sehingga proses PKPU [PT ANS] telah dinyatakan berakhir demi hukum,” kata Yosef.
Persoalan selanjutnya menerpa anak usaha CARS yakni PT Andalan Finance Indonesia (AFI) yang bergerak di bidang pembiayaan. CARS menguasai 96 persen kepemilikan AFI yang telah dibekukan izin operasinya oleh OJK pada Maret 2022.
Alhasil, AFI tidak boleh lagi beroperasi dan harus mengurus hak serta kewajiban kreditur maupun debitur. Bagi CARS, persoalan AFI yang terancam gagal bayar bisa mengancam kepemilikan aset New Ratna Motor serta cucu usaha PT Bengawan Abadi Mandiri yang telah dijadikan agunan kepada Bank CIMB Niaga dan Bank Permata.
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Moh. Ichsanuddin menyampaikan kewenangan otoritas hanya sampai pada izin bagi perusahaan terkait.
“Dalam konteks perusahaan pembiayaan yang dicabut izinya OJK tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya. Kalau mengacu UU PT tanggung jawab pemegang saham ya sebatas share pada perseroan, kecuali kreditur bisa membuktikan bahwa perusahaan yang mengakibatkan perusahaan rugi [fraud],” jelasnya.
