Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. diusir Komisi VII DPR saat sedang melaksanaan Rapat Dengar Pendapat, Senin (14/2/2022). Dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin, Silmy Karim memiliki rekam jejak panjang menangani BUMN yang merugi.
Silmy Karim lahir pada 19 November 1974, menjadi Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak diangkat melalui RUPSLB pada 6 September 2018.
Pria berusia 48 tahun ini semula dikenal sebagai seorang profesional muda yang berkecimpung dalam industri pertahanan. Setelah berhasil menangani beberapa BUMN yang sedang bermasalah, kemudian ia dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit.
Silmy sukses melakukan restrukturisasi dan transformasi emiten berkode KRAS dengan menjadikan BUMN yang merugi selama 8 tahun terakhir mencatatkan laba dalam dua tahun laporan keuangan terakhir.
Proses restrukturisasi ini memakan waktu lebih dari 1 tahun dan selesai dengan baik ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi utang pada 12 Januari 2020 antara Krakatau Steel dengan 10 krediturnya.
Saat dilakukan restrukturisasi, utang Krakatau Steel sebesar US$2,2 miliar atau setara Rp31,46 triliun (kurs Rp14.300). Nilai utangnya yang sangat besar ini membuat restrukturisasi KRAS disebut sebagai restrukturisasi utang perusahaan terbesar di Indonesia sejauh ini.
Baca Juga
Krakatau Steel berhemat sebesar US$685 juta atau Rp9,8 triliun dari program restrukturisasi ini. Sukses kedua Silmy di Krakatau Steel adalah ketika Krakatau Steel berhasil mencatat keuntungan sebesar US$74,1 juta atau setara Rp1 triliun pada kuartal I/2020.
Silmy juga sempat ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Pindad (Persero) pada 2014, dia berhasil mengangkat nama dan peran strategis industri pertahanan dalam negeri.
Saat dia menjabat, popularitas Pindad tampak sekali terangkat dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, ditambah saat itu pada 2015 kontingen Indonesia berhasil memenangkan lomba menembak militer AASAM (Australian Army Skills at Arms Meeting) di Australia.
Kontingen Indonesia kala itu menyabet 30 medali emas dari 50 yang dipertandingkan, artinya Indonesia memperoleh lebih dari separuh medali emas yang tersedia, mengalahkan kontingen dari Amerika Serikat, Australia, Perancis, Inggris, dll.
Kemenangan dan dominasi Indonesia pada kejuaraan AASAM tersebut sempat heboh karena senjata Pindad yang digunakan oleh kontingen Indonesia akan dibongkar oleh Panitia. Hal ini lantaran adanya kecurigaan bahwa senjata Pindad yang digunakan kontingen Indonesia tidak sesuai dengan standar dari spesifikasi pabrikan atau telah dilakukan modifikasi.
Sukses lain di Pindad adalah ketika Pindad berhasil merancang dan memproduksi escavator (alat berat).
Silmy juga pernah bertugas diberbagai institusi pemerintah seperti di Kementerian Pertahanan RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Silmi menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar pada 1997. Melanjutkan program Magister Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar pada 2007.
Silmy juga sempat mengenyam pendidikan internasional di Georgetown University, GLS, Washington D.C., AS pada 2010 dan George C. Marshall European Center for Security Studies, Program in Advance Security, Garmisch-Partenkirchen, Jerman pada 2012.
Berlanjut di NATO School, Oberammergau, Jerman pada 2012. Kemudian, di Harvard University di Bidang Pertahanan Nasional dan Internasional, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat pada 2012.
Terakhir, dia mendapatkan pendidikan Naval Postgraduate School (NPS) di Bidang Manajemen Pertahanan, Monterey, California, Amerika Serikat pada 2014.
Dia juga sempat mendapatkan Bintang Dharma Pertahanan dari Menteri Pertahanan pada 2014. Adapun, lima jabatan terakhir yang pernah dipegang oleh Silmy diantaranya:
- Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk (September 2018-Sekarang)
- Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Agustus 2016-September 2018)
- Direktur Utama PT. Pindad (Persero) (Desember 2014-Agustus 2016)
- Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (2010-Sekarang)
- Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) (2013-2015)
