Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. membukukan nilai kontrak baru senilai Rp2,2 triliun per kuartal I/2021.
Dengan target kontrak baru senilai Rp25 triliun, emiten dengan kode saham ADHI ini telah merealisasikan target sebesar 8,8 persen.
Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto mengatakan ADHI mencatat perolehan kontrak baru sampai dengan Maret sebesar Rp2,2 triliun di luar pajak.
“Carry over kontrak dari 2020 ke 2021 sebesar Rp35,3 triliun di luar pajak, sehingga nilai total order book sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp37,5 triliun di luar pajak,” tulis Farid dalam siaran pers, dikutip Senin (3/5/2021).
Dilihat dari kontribusi per lini bisnis, kontrak baru yang didapatkan Adhi Karya pada Maret 2021 terdiri dari bisnis konstruksi & energi (88 persen), properti (11 persen), dan bisnis lainnya (1 persen).
Sementara dari tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung (46 persen), jalan dan jembatan (15 persen), dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek EPC (39 persen).
Baca Juga
Berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru yang dikantongi ADHI berasal dari pemerintah (60 persen), BUMN (25 persen), dan swasta (14 persen).
Farid menegaskan pada tahun ini perseroan akan menjalankan strategi operasional dan keuangan untuk memperbaiki kinerja.
Selain menerapkan protokol Covid-19 secara operasional. ADHI juga akan melanjutkan beberapa proyek investasi pada 2021 dan memperkuat pemasaran produk properti.
“Proyek investasi ini akan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ADHI akan melakukan divestasi dengan menerapkan exit strategy yang tepat. Kedua, ADHI akan membuat portofolio proyek investasi yang akan dijadikan sebagai recurring income,” papar Fardi.
Adapun, beberapa proyek yang dapat mengerek pendapatan berulang perseroan a.l. proyek SPAM, pengelolaan air, dan pengelolaan limbah.
Sementara untuk strategi keuangan akan dilakukan efisiensi biaya secara internal, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengupayakan percepatan pembayaran proyek seperti LRT Jabodebek dan Jalan Tol Aceh Sigl.
Hal itu, imbuh Farid, juga akan dilengkapi dengan seleksi pengeluaran belanja modal dengan ketat dengan pertimbangan pendanaan yang ada dan beban bunga.
