Bisnis.com, JAKARTA -- Otororitas Jasa Keuangan (OJK) akan mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi beberapa poin dalam aturan penerbitan obligasi daerah guna mempercepat penerbitan surat utang baru tersebut.
OJK juga bertekad memacu pasar obligasi khususnya pengembangan obligasi daerah yang bekerja sama dengan World Bank dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk memberikan sosialiasi penerbitan obligasi daerah kepada beberapa provinsi.
“Mungkin akan ada revisi peraturan penerbitan obligasi daerah, contohnya terkait audit keuangan daerah yang dilakukan BPK [badan pemeriksa keuangan]. Padahal menurut aturan harus melalui lembaga audit khusus,” papar Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Senin (23/12/2013) malam.
Seperti diketahui, beberapa provinsi sudah menyatakan niat untuk menjadi pionir dalam penerbitan obligasi daerah seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan Banten.
Namun, DKI Jakarta, provinsi yang dinilai paling siap menerbitkan obligasi daerah, justru menyatakan batal menerbitkan surat utang tersebut dengan alasan dana pemerintah daerah dinilai masih mencukupi untuk pembangunan infrastruktur.
Pergantian tampuk kekuasaan dari Fauzi Bowo kepada Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta terpilih saat ini telah mengubah arah kebijakan pemerintahan di daerah tersebut, khususnya dalam rencana penerbitan obligasi daerah.
Padahal, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) juga telah mengeluarkan rating bagi DKI Jakarta yakni idAA+ yang mencerminkan provinsi tersebut memiliki neraca keuangan yang baik. Selain itu, Pefindo juga telah memberikan rating AA- bagi Jawa Barat.
Adapun, daerah kaya sumber daya alam Kalimantan Timur tengah mewacanakan penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan sejumlah proyek besar di daerah tersebut salah satunya untuk membiayai pembangunan jalan tol.
