Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.857,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini, Jumat (6/12/2024).
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan hari ini dengan menguat 0,03% atau 4,5 poin ke posisi Rp15.857,5 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau naik 0,14% ke posisi 105,86.
Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,08%, peso Filipina menguat 0,15%, serta rupee India menguat 0,01%.
Adapun, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan. Dolar Singapura misalnya melemah 0,1%, dolar Taiwan melemah 0,06%, won Korea Selatan melemah 0,49%, serta yuan China melemah 0,1%.
Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan pada perdagangan akhir pekan, Jumat (6/12/2024), mata uang rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.850 - Rp15.910.
Pergerakan rupiah dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Dari luar negeri, investor merasa sedikit lega dari pidato Ketua Federal Reserve AS (The Fed) Jerome Powell di sebuah acara New York Times.
Powell mengisyaratkan kekuatan ekonomi AS dan tidak meremehkan ekspektasi untuk penurunan suku bunga pada Desember 2024, meskipun ia mengisyaratkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap pelonggaran pada masa mendatang.
Investor juga tetap waspada terhadap risiko geopolitik yang meningkat, termasuk momok tarif perdagangan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan datang. Adapun, fokus investor pada pekan ini adalah data payroll nonpertanian utama di AS untuk kejelasan lebih lanjut tentang prospek suku bunga The Fed.
Dari dalam negeri, ekonom menilai urgensi kenaikan tarif PPN 12% pada 2025 hanya dilakukan karena termaktub dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diteken pada 2021. Adapun, keinginan pemerintah menambah penerimaan negara lewat kenaikan PPN dikhawatirkan memukul daya beli masyarakat saat ini.
Semangat menaikkan PPN yang diteken pada tiga tahun silam sudah berbeda dengan kondisi sekarang. Kala itu, defisit fiskal diperbolehkan di atas 3% dan berdampak pada pembiayaan yang cukup besar.
Melalui semangat untuk menambah penerimaan negara, PPN pun naik menjadi 11% pada 2022. Saat ini, ekonom menganggap belum ada urgensi penerapan PPN 12% pada tahun depan.
