Bisnis, JAKARTA— Kalangan korporasi meramaikan pasar surat utang untuk menggalang dana setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan bulan lalu.
Seperti diketahui, BI memulai era suku bunga rendah melalui pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada medio September 2024. Dengan demikian, suku bunga acuan BI turun dari 6,25% menjadi 6%.
Merespons kebijakan moneter yang lebih longgar, kalangan korporasi memanfaatkan kondisi ini dengan menerbitkan surat utang. PT Merdeka Battery Material Tbk. (MBMA), emiten pertambangan nikel dan mineral menggalang dana Rp2 triliun. Adapun, perusahaan mendapatkan peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Simak ulasan singkat lima berita pilihan tim redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Rabu (2/10/2024).
Korporasi Galang Dana Usai BI Pangkas Bunga
Dalam Penawaran Umum Obligasi II Merdeka Battery Materials 2024, perusahaan menerbitkan dua seri. Mengacu pada prospektus ringkasnya, Selasa (1/10/2024), seri A menawarkan kupon 6,8% per tahun untuk menggalang dana Rp216,02 miliar pada instrumen bertenor 367 hari kalender. Kemudian, seri B menawarkan kupon 9% per tahun dengan tenor 3 tahun untuk mengumpulkan dana Rp1,78 triliun.
Dana yang terkumpul digunakan untuk pembayaran utang terhadap entitas induk PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) sebesar US$100 juta atau setara dengan Rp1,52 triliun dengan asumsi Rp15.186 per dolar Amerika Serikat (AS). Pembayaran utang tersebut berasal dari total utang US$175 juta.
Dana hasil emisi obligasi turut digunakan untuk pembayaran utang kepada MDKA sebesar US$15 juta atau setara dengan Rp227,8 miliar dari total utang US$100 juta. Terakhir, perusahaan menggunakan dana untuk modal kerja yang mencakup biaya karyawan, jasa profesional, pajak, dan biaya keuangan, termasuk bunga pinjaman. Bagaimana tren dan prospek penggalangan dana di era suku bunga murah? Artikel selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
Membaca Peluang Ekspansi Asuransi Umum
Industri asuransi umum memiliki momentum untuk melakukan ekspansi berkaca dari proyeksi pertumbuhan kinerja yang masih positif.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksikan bahwa premi industri asuransi umum masih akan mengalami kenaikan hingga menutup tahun 2024. Pertumbuhannya diproyeksi mencapai 10%-15% apabila dibandingkan pada perolehan premi tahun lalu.
Pada tahun sebelumnya, AAUI mencatat premi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp103,86 triliun. Catatan tersebut meningkat 15,3% jika dibandingkan dengan premi 2022, sebesar Rp90,12 triliun.
AAUI menyebut asuransi properti masih menjadi penopang utama industri asuransi umum hingga akhir tahun ini. Pada periode Januari-Juni 2024, pendapatan premi asuransi properti mencapai Rp16,66 triliun, atau naik 32,8% YoY dibandingkan dengan Semester I/2023 yang mencapai Rp12,55 triliun. Penopang dari lini bisnis asuransi properti adalah sektor komersial, khususnya rumah-rumah di atas Rp5 miliar.
Efek Berlanjut Kontraksi Beruntut PMI Manufaktur Indonesia
Kinerja manufaktur Indonesia terus berada pada jalur kontraksi dalam tiga bulan terakhir. Teranyar, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur RI masih berada di bawah 50 yakni 49,2 pada September 2024.
Sejatinya, skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya di level 48,9. Kendati demikian, PMI manufaktur mencerminkan kinerja industri tidak berada dalam kondisi ekspansi.
Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Selasa (1/10/2024), meski mengalami kenaikan, PMI manufaktur Indonesia menunjukkan penurunan marginal dan sedikit lebih lambat dalam 3 bulan terakhir.
Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, masih lesunya sektor manufaktur RI disebabkan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September.
"Dengan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir 2 tahun dari laporan terkini sangat menonjol di statistik," kata Paul melalui keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).
Menerka Prospek Properti Bali Kala Wacana Moratorium Pembangunan
Kalangan pengembang properti meyakini pasar properti Bali tetap prospektif meskipun pemerintah berencana akan melakukan moratorium atau penghentian pembangunan hotel dan vila di Pulau Dewata demi mewujudkan angan-angan pariwisata berkualitas. Wacana penghentian sementara pembangunan akomodasi wisata tersebut menyusul masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan vila dan hotel.
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama kurun Januari 2024 sampai Agustus 2024, kedatangan wisatawan mancanegara yang langsung ke Bali mencapai 4,15 juta kunjungan. Angka ini naik 21,55% dari periode yang sama tahun 2023. Hal ini menunjukkan antusiasme pelancong asing untuk mengunjungi Bali seiring semakin pulihnya pergerakan secara global setelah era pandemi Covid-19.
Pascapandemi Covid-19, Bali diserbu investor asing untuk membangun properti residensial berupa vila. Tingginya minat investor bangun pasokan vila di Bali seiring permintaan yang besar baik dari warga negara asing (WNA) maupun domestik atau warga negara Indonesia (WNI).
Pelantikan Anggota DPR: Melawan Stigma Negatif Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024—2029 telah mengucap sumpah dan jabatan pada Selasa (1/10/2024). Anggota DPR terpilih dilantik di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Syarifuddin.
Pelantikan wakil rakyat itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/P/2024 tentang Peresmian Keanggotaan DPR RI Periode 2024—2029. Mereka terpilih dari hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada Februari 2024.
Berdasarkan UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR memiliki tiga fungsi dalam peran kenegaraan.
Sepanjang 5 tahun lalu, publik bisa mencermati bagaimana DPR bekerja. Banyak aturan perundangan yang dalam sekejap bisa rampung pembahasannya dan disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, tak sedikit rancangan undang-undang yang sampai saat ini masih tersimpan rapi, meski sudah bertahun-tahun dibahas. Bagaimana parlemen bisa melawan stigma terhadap cacat fungsi legislator belakangan pada masa jabatan baru? Simak artikel selengkapnya di Bisnisindonesia.id.
