Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkann kisi-kisi terkait perampingan jumlah perusahaan pelat merah yang diperkirakan bakal mencapai 30 entitas. Sektor yang berpotensi dirampingkan adalah hotel dan rumah sakit.
Erick mengatakan bahwa BUMN saat ini berjumlah 47 atau susut dari posisi sebelumnya yang mencapai 112 perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 40 perusahaan diklaim sudah memiliki kinerja positif, sedangkan sisanya masih membukukan kerugian.
Menurutnya, jumlah BUMN akan semakin ramping dan diperkirakan hanya menyisakan 30 perusahaan ke depan. Meski demikian, rencana perampingan jumlah perusahaan pelat merah akan diselaraskan dengan arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Jumlahnya mungkin ke depan 30. Jadi, sektor-sektor yang memang private sector sudah ada, seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, dan apakah yang lain, kami terbuka,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin (30/9/2024).
Sementara itu, Kementerian BUMN akan menjaga keberadaan perusahaan-perusahaan pelat dengan posisi strategis. Salah satunya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki peran penting dalam menyalurkan pinjaman ke segmen UMKM.
“Tinggal kami menjaga yang ada unsur strategisnya dan Himbara penting karena 92% pinjaman UMKM atau ultramikro itu dari Himbara, tidak dari private bank atau bank asing,” ucapnya.
Baca Juga
Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian BUMN melalui PT Hotel Indonesia Natour diketahui mengelola sederet bisnis hotel yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut tidak luput dari perhatian Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Prabowo, dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) pada awal Maret 2024, menyatakan Indonesia tidak membutuhkan hotel BUMN. Menurutnya, sektor swasta seharusnya memiliki keleluasaan lebih untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Air.
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyatakan sangat terbuka kepada semua pihak yang tertarik menjalankan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu berbeda ketika pemerintah pada 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata di dalam negeri.
“Pariwisata di tahun 1950-an, pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang, menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan,” ucapnya.
Pernyataan juga direspons Erick Thohir. Kala itu, dia menuturkan setiap BUMN memang memiliki bisnis hotel. Namun, setelah dirinya menjabat, seluruh hotel tersebut dikonsolidasikan ke dalam satu payung yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Natour.
PT Hotel Indonesia Natour (HIN) mengelola hotel BUMN melalui anak usahanya, yakni PT Hotel Indonesia Group (HIG). Adapun komposisi pemegang saham HIG terdiri atas HIN yang menggenggam 51% saham, sementara 49% saham dimiliki WIKA Realty.
