Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menyoroti gelontoran anggaran ketahanan pangan pemerintah yang dinilai belum mampu mendorong kinerja pertanian.
Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov menyebutkan faktanya kinerja sektor pertanian justru turun di tengah anggaran ketahanan pangan yang semakin tahun semakin besar.
“Pada dua tahun terakhir ini misalnya, anggaran ketahanan pangan sudah tembus di atas Rp100 triliun… Tetapi di sisi lain produksi maupun kinerja sektor pertanian yang semakin menurun. Ini kan menjadi alarm sebenarnya buat pemerintah,” ujar Abra, dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, Minggu (22/9/2024).
Abra mengingatkan pemerintah bahwa anggaran yang sudah cukup besar digelontorkan tersebut harus memiliki output atau hasil yang juga signifikan terhadap sektor pertanian.
Memang, secara fisik, uang negara yang mengalir untuk ketahanan pangan terlihat dari sejumlah pemangunan berupa bendungan dan irigasi, hingga subsidi pupuk. Sayangnya, hal tersebut pula nyatanya masih belum signifikan mendorong kesejahteraan petani maupun produksi pangan.
Sebagai bukti, lanjut Abra, pendapatan bersih petani dan nelayan di Indonesia cenderung rendah dan di bawah rata-rata upah minimum regional.
Baca Juga
Padahal, pertanian tercatat sebagai lapangan pekerjaan terbesar dengan kontribusi 29,4% terhadap jumlah tenaga kerja nasinoal per 2023. Sementara 48,9% rumah tangga di Tanah Air mengandalkan penghasilan dari pertanian.
Bukti lainnya, luas tanaman padi setiap tahunnya semakin menyusut. Sepanjang 2023 hingga Juli 2024, luas tanaman padi menyusut 4,24 juta hektare (ha) dari periode 2015-2019. Alhasil, Indonesia lagi-lagi melakukan impor beras sejak akhir 2022 dan berlanjut hingga hari ini.
Dalam lima tahun terakhir, tercatat anggaran ketahanan pangan terus mencatatkan kenaikan. Pada 2021, naik 15,5% dari Rp74,5 triliun pada 2020 menjadi Rp86 triliun. Kemudian pada 2022 anggaran menjadi Rp88,8 triliun atau naik tipis 3,3%.
Untuk pertama kalinya, ketahanan pangan mendapatkan anggaran tembus Rp100 triliun pada 2023. Kemudian pada 2024 naik menjadi Rp114,3 triliun, dan tahun depan direncanakan senilai Rp124,4 triliun.
Utamanya, alokasi tersebut diperuntukkan dalam upaya peningkatan produksi domestik, penguatan kelembagaan petani, pembangunan food estate, serta penguatan cadangan pangan.
