Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro 2025 dengan anggaran infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun dan kesehatan sebesar Rp197,8 triliun. Analis melihat asumsi makro ini dapat berdampak positif terhadap emiten-emiten di sektor kesehatan dan infrastruktur.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan asumsi makro yang ditentukan pemerintah secara umum cukup positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi yang terkendali.
"Secara prospek, dengan indikasi aktivitas ekonomi yang cukup kuat ini bisa berdampak positif ke pasar modal," ujar Sukarno, Jumat (16/8/2024).
Dia melanjutkan, penurunan anggaran di sektor infrastruktur menjadi sentimen yang sedikit kurang baik bagi pasar atau sektor yang berkaitan. Akan tetapi, Sukarno melihat hal tersebut dapat berdampak positif untuk sektor konstruksi karena anggaran di infrastruktur salah satunya difokuskan terkait dengan keberlanjutan Pembangunan IKN.
Selain itu, lanjutnya, jika perusahaan terdampak mampu mengimbangi dengan efisiensi anggaran dan tetap fokus pada proyek-proyek strategis, dampak penurunan dari anggaran infrastruktur ini mungkin tidak terlalu signifikan.
Sementara itu, anggaran kesehatan pada 2025 menunjukkan komitmen pemerintah di sektor ini. Dengan jumlah anggaran tersebut, Sukarno melihat dampak ke emiten sektor kesehatan selalu positif karena adanya peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa kesehatan.
Baca Juga
"Tapi kita perlu memperhatikan faktor lain juga seperti kondisi global, kebijakan pemerintah, dan faktor lainnya untuk melihat arah pasar modal kita di tahun depan," ucap Sukarno.
Sebagai informasi, dalam pembacaan asumsi makro, pemerintah mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara.
Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting, dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.
Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Alokasi tersebut turun dari Rp422,7 triliun pada 2024.
