Bisnis.com, JAKARTA - BUMN turut menjadi salah satu indikator kepantasan Indonesia bergabung dalam keanggotaan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari menjelaskan bahwa organisasi internasional sekaliber OECD memiliki standar tertentu bagi para negara-negara anggotanya berkaitan operasional perusahaan pelat merah, di mana sustainability akan menjadi aspek penilaian.
"Isu keberlanjutan adalah yang saat ini dibicarakan di forum-forum internasional, terutama di OECD," ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024: Penguatan Kontribusi BUMN Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Raffless Hotel, Jakarta Selasa (30/4/2024).
Oleh karena itu, Rabin melihat bahwa diskusi Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024 relevan demi mendorong BUMN memperkuat kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, seiring upaya Indonesia menyejajarkan diri negara-negara maju di OECD.
Pasalnya, Rabin melihat para perusahaan pelat merah Tanah Air masih harus memperkuat riset & pengembangan (R&D), menjamin responsible business conduct di semua lini, dan mau belajar dari beberapa perusahaan multinasional yang rela keluar uang banyak demi menjadi lebih hijau dan berkelanjutan.
"Bahwa dengan Indonesia ingin menjadi bagian dari OECD, kami pun di Kementerian BUMN harus membuat guideline, regulasi, yang memastikan perusahaan-perusahaan kami itu mengikuti international best practice," tambah Rabin.
Baca Juga
Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo dalam sambutannya menekankan bahwa pihaknya terus memperbaiki kesehatan dan keberlanjutan para BUMN, salah satunya tercermin dari buah dari transformasi struktural yang agresif dan telah menghasilkan 12 klaster BUMN.
"Kita harapkan 12 klaster ini menjadi engine, bagaimana konsolidasi ke depan bisa memastikan BUMN sehat, dan tidak terjadi lagi seperti Jiwasraya, Garuda, dan sebagainya," ungkapnya ketika memberikan sambutan.
Ke depan, kendati masih ada beberapa klaster BUMN yang masih dalam fase pembenahan, seperti pada BUMN Karya dan BUMN Farmasi, pria yang akrab disapa Tiko ini optimistis bahwa era Kementerian BUMN kali ini tidak akan meninggalkan permasalahan untuk masa pemerintah mendatang.
Turut hadir, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariadi Sukamdani yang berharap diskusi Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024 ini mampu membantu para pemangku kepentingan terkait BUMN, sehingga menjadi katalis mempercepat transformasi BUMN ke arah lebih berkelanjutan.
"Kami mengundang regulator, akademisi, dan tenaga ahli untuk mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan memastikan bahwa BUMN tidak hanya bertahan dalam tantangan global, namun juga berperan aktif dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan," jelasnya.
