Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konstruksi BUMN, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menargetkan finalisasi Master Restructuring Agreement (MRA) kepada seluruh kreditur dapat rampung pada akhir Januari 2024.
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan bahwa perseroan akan mengulang kembali Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU), yang menolak pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan.
WIKA berencana kembali menggelar RUPSU pada 31 Januari mendatang. Rapat tersebut akan membahas usulan perseroan terkait dengan perubahan perjanjian perwaliamanatan.
“Perseroan telah mengajukan penundaan pembayaran kewajiban pokok dan bunga kepada kreditur perseroan, dan tengah mengupayakan dilaksanakan MRA pada akhir Januari 2024,” ujar Mahendra dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa (16/1/2024).
Sementara itu, untuk menjaga dan melanjutkan kelangsungan usaha, Mahendra menuturkan WIKA telah menerapkan percepatan penagihan piutang bermasalah dengan membentuk divisi khusus percepatan piutang pada 2023.
Perseroan juga terus menempuh upaya refocusing pada bisnis berbasis proyek dengan pola pembayaran rutin bulanan beserta uang muka, dan tanpa melakukan investasi baru.
Baca Juga
“Adapun secara total 92% portofolio dari seluruh orderbook perseroan saat ini merupakan proyek yang berasal dari pemberi kerja eksternal, sehingga mampu menghasilkan penerimaan termin baru bagi perseroan,” kata Mahendra.
Sesuai monitoring perseroan, terdapat lebih dari 65% proyek yang berasal dari pemerintah dan BUMN dengan pola pembayaran rutin bulanan hingga Desember 2023. Persentase tersebut naik signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 29%.
Menurut Mahendra, dengan model pembayaran rutin bulanan, WIKA mengupayakan pengelolaan arus kas dapat dilakukan secara mandiri di setiap proyek. Langkah itu juga bertujuan meminimalisasi terjadinya defisit pada arus kas proyek.
Di sisi lain, WIKA melakukan perbaikan struktur permodalan melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.
Mahendra menyampaikan PMHMETD merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi keuangan perusahaan. Adapun surat rekomendasi program tahunan privatisasi tahun 2024 sudah diterbitkan Kementerian Keuangan atas persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dalam prospektus terkait rights issue, manajemen WIKA menyatakan bahwa berdasarkan RAPBN 2024, perseroan telah disetujui meraih PMN sebesar Rp6 triliun dengan target pencairan dilakukan paling lambat pada kuartal I/2024.
