Bisnis.com, JAKARTA – Empat tahun sudah Erick Thohir menahkodai Kementerian BUMN. Di tangannya, lembaga negara ini secara masif melakukan sejumlah transformasi. Namun, sederet persoalan BUMN Karya, muncul sebagai kerikil yang merintangi perjalanan Erick.
Langkah transformasi yang ditempuh Erick bermula saat Ketua Umum PSSI ini melihat tiga masalah yang melingkungi Kementerian BUMN. Pertama, organisasi cenderung birokratis. Kedua organisasi terlalu besar dan tidak fokus. Ketiga tidak ada satu nilai yang mengikat.
Berangkat dari tiga masalah itu, Erick mulai memangkas birokrasi di tubuh Kementerian BUMN dengan membuat perubahan tata kelola secara signifikan dan lebih efisien.
Dia kemudian membentuk tim berdasarkan pola kerja korporasi guna memudahkan koordinasi antara perusahaan pelat merah dengan Kementerian BUMN. Tim ini membidangi sejumlah urusan, mulai dari hukum, sumber daya manusia, hingga teknologi dan informasi.
Hasilnya, selama masa kepemimpinan Erick, Kementerian BUMN mencatat sebanyak 90% dari 80 proyek strategis yang menjadi tanggung jawab BUMN telah selesai. Sisanya 10% diperkirakan baru akan tuntas pada 2024, atau sebelum pemerintahan baru terbentuk.
“Untuk memastikan strategi transformasi berjalan, saya membentuk strategic delivery unit atau SDU. Tugasnya mengawasi tercapainya 88 proyek strategis di bawah Menteri BUMN. Hasilnya efektif. Akhir tahun nanti, sebagian besar proyek strategis itu akan terselesaikan,” kata Erick.
Baca Juga
Di tengah langkah transformasi yang masih berlanjut, Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), menyatakan Kementerian BUMN masih memiliki pekerjaan rumah.
Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah yang masih perlu ditingkatkan adalah membawa BUMN menjadi pemain global. Sebab, sejumlah perusahaan pelat merah memiliki daya saing yang kuat dengan jumlah yang masih sangat terbatas.
Salah satu contoh BUMN dengan orientasi ekspor adalah PT Industri Kereta Api (INKA). Toto mengatakan INKA mampu bergerak lincah menembus pasar ekspor produk low end hingga medium dengan tanpa banyak dukungan dari pemerintah.
“INKA mampu menembus pasar ekspor low end product maupun medium product dengan kerja sama salah satu pemain besar rolling stock, Stadler. Namun, sayang, langkah ini kurang dapat sokongan Bank Exim karena pendanaan mereka yang juga terbatas,” kata Toto kepada Bisnis, Selasa (24/10/2023).
Persoalan lain adalah pembenahan terkait dengan regulasi untuk memastikan bahwa eksekutif BUMN memiliki kepastian hukum atas langkah aksi korporasi yang dilakukan.
Toto menilai konsep business Judgement rule harus bisa diterapkan secara transparan dan tidak multitafsir. Oleh karena itu, tanpa kepastian terkait hal ini, akan sulit mencari BUMN yang berani melakukan inovasi dan terobosan lainnya secara signifikan.
BEDA NASIB BUMN KARYA
Namun, di tengah proses transformasi yang dijalankan, Erick tidak luput dari segudang kritik. Umumnya menyangkut kinerja BUMN Karya, yang memang tengah menghadapi sengkarut utang, baik kepada kreditur perbankan maupun obligasi.
Salah satu yang mencuat adalah persoalan utang PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Waskita, sepanjang tahun ini, sudah beberapa kali menunda pembayaran utang obligasi. Gugatan demi gugatan akhirnya dilayangkan obligor kepada perseroan.
Apalagi, langkah restrukturisasi yang diupayakan Kementerian BUMN dan manajemen Waskita belum juga menemui titik temu lantaran terganjal persetujuan pemegang obligasi.
Tidak sekali atau dua kali Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko meminta kepada obligor Waskita Karya untuk menyepakati skema penyehatan yang ditawarkan. Namun, tetap saja, para pemegang obligasi bersikukuh menolak hal tersebut.
Dia bahkan mengatakan bahwa Kementerian BUMN dan pihak Waskita masih menanti restu dari pemegang obligasi untuk sepakat menempuh langkah penghentian sementara pembayaran kewajiban finansial kepada kreditur atau standstill.
“Kalau kreditur perbankan sudah setuju [standstill]. Sekarang kami sedang menunggu dari pemegang obligasi,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Menurutnya, restu pemegang obligasi menentukan nasib penyehatan Waskita. Oleh karena itu, kesepakatan yang gagal diraih menjadi batu sandungan bagi Kementerian BUMN untuk menyelesaikan polemik keuangan Waskita.
Nasib Mujur PTPP
Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menyebutkan bahwa saat ini perseroan dipercaya untuk mengerjakan 30 proyek strategis nasional (PSN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 proyek telah diselesaikan pada tahun ini dan 20 proyek masih dalam tahap pengerjaan.
Dari sektor PSN yang digarap PTPP, terdapat 37% proyek Bendungan, lalu 26% proyek pembangunan jalan tol, 13% proyek fasilitas prasarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan, sisanya proyek pos lintas batas, serta Proyek EPC dan infrastruktur lainnya.
Sepanjang tahun ini, PTPP bersama emiten BUMN Karya lainnya yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) telah mendapatkan dua paket proyek commuter railway di Filipina yang telah ditandatangani pada Juli 2023 dengan total nilai kontrak Rp3,5 Triliun.
Proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi kemacetan Ibu Kota Manila. Hal ini sekaligus membuktikan selama masa transformasi BUMN, perseroan memiliki kompetensi dan mampu meraih proyek pada level global.
