Bisnis.com, JAKARTA - Emiten produsen komponen otomotif milik konglomerat TP Rachmat, PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) menyebut regulasi mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik menjadi peluang untuk kepentingan bisnis perseroan.
Direktur Utama DRMA Irianto Santoso mengatakan permintaan komponen untuk kendaraan listrik diperkirakan akan meningkat secara signifikan terutama menjelang 2050 ketika pemerintah memiliki target untuk net zero emission.
“Selain itu, regulasi tentang TKDN juga menjadi peluang besar bagi DRMA untuk memproduksi komponen yang sebelumnya diimpor, dan ini memberikan kontribusi penting bagi bisnis kami di masa depan,” ujar Irianto kepada Bisnis, Minggu (10/9/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan DRMA sejauh ini telah memasok beberapa komponen otomotif kepada merek-merek besar di Indonesia. Beberapa komponen yang dipasok untuk kendaraan listrik diantaranya adalah wiring harness, metal parts, plastic parts, dan battery pack.
Selain itu, DRMA juga telah memproduksi battery pack melalui anak usaha dan telah memasoknya kepada beberapa merek motor listrik di Indonesia. Sebagai informasi, DRMA juga setelah menjalin kerja sama menyuplai berbagai komponen bus dan truk listrik kepada PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) milik Grup Bakrie.
Adapun DRMA juga telah menanam modal dalam berbagai mesin seperti electro dipping line dan proyek-proyek baru yang terkait dengan kendaraan listrik, serta membangun dua pabrik baru yang akan digunakan untuk memproduksi komponen-komponen mendukung kendaraan listrik (EV).
Baca Juga
“Dalam masa peralihan ke kendaraan listrik, DRMA telah berinvestasi secara agresif dalam proyek-proyek terkait kendaraan listrik selama beberapa tahun terakhir,” tuturnya.
Dia pun menyebut meski belum signifikan, volume permintaan untuk komponen kendaraan listrik terus meningkat. DRMA pun berharap adanya kebijakan insentif untuk kendaraan listrik yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan penjualan perseroan.
Insentif untuk pabrikan kendaraan listrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023. Dalam beleid tersebut, kendaraan listrik murni (BEV) yang memiliki TKDN minimal 40 persen akan mendapat pengurangan PPN sebanyak 10 persen dari yang sebelumnya 11 persen menjadi hanya 1 persen.
Kemudian untuk bus listrik, TKDN dari 20 persen sampai kurang dari 40 persen dan dirakit di Indonesia mendapat pengurangan PPN 5 persen sehingga PPN yang harus dibayar menjadi 6 persen.
Sementara untuk bus listrik dengan TKDN minimal 40 persen mendapatkan pengurangan PPN sebanyak 10 persen.
Di sisi lain, insentif untuk motor listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 21/2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6/2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Syarat pembelian motor listrik bersubsidi diperluas untuk masyarakat umum menjadi satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) satu unit motor listrik. Sebelumnya subsidi hanya berlaku bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta, pengguna listrik di bawah 900 VA dan penerima bantuan sosial.
