Bisnis.com, JAKARTA — CEO XL Axiata (EXCL) Dian Siswarini tak bisa menyembunyikan rasa kekhawatirnya atas nasib industri telekomunikasi tanah air, jika satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) milik SpaceX Elon Musk, Starlink, benar-benar beroperasi di Indonesia.
Menurut Dian, pangsa pasar operator seluler di Indonesia bisa dengan sangat mudah dilibas oleh Starlink jika pemerintah tidak memeberikan proteksi pada operator seluler lokal.
“Kalau Elon Musk muncul, sudah masuk ke sini [Indonesia] dan kita tidak mendapatkan playfield yang sama. Wah, itu mungkin bisa dibabat habis,” ujar Dian dalam sebuah acara diskusi di Jakarta belum lama ini.
Untuk itu, Dian berharap pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih berpihak pada operator seluler dalam negeri, sehingga keberlangsungan hidup industri operator seluler dapat tetap terjamin.
Berbeda dengan EXCL yang sedikit antipati terhadap Stralink, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) justru berniat membeli kapasitas dari Starlink.
Telkomsat yang mendapatkan Hak Labuh Satelit Khusus Non Geostationer (NGSO) dari Kemenkominfo, akan menggunaan Starlink untuk keperluan layanan backhaul Telkom Group.
Baca Juga
Merujuk pada Permen Kominfo Nomor 21 tahun 2014, Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran.
Sehingga nanti pada praktiknya, satelit Starlink kemungkinan akan disewa oleh Telkomsat untuk memberikan bentuk layanan jaringan internet tertutup ke pelanggan korporat.
Untuk diketahui, Starlink memakai konstelasi satelit low-earth dengan jarak sekitar 550 km, di mana jangkauan ini termasuk kecil dibandingkan satelit lainnya.
Dikarenakan satelit Starlink berada di orbit rendah, waktu perjalanan data dari dan ke pengguna juga jauh lebih rendah daripada layanan internet satelit biasa. Sehingga latensi juga jauh lebih rendah di mana dapat memberikan internet lebih cepat dibanding provider satelit lainnya.
SpaceX sempat mengeklaim bahwa Starlink mampu menawarkan kecepatan internet hingga 350 Mbps di setiap penerbangan. Namun sumber lain menyebut kecepatannya hanya 160 Mbps, bagaimana pun kecepatan tersebut masih 8 kali lebih cepat dari rata-rata kecepatan layanan seluler Indonesia yang menurut laporan Ookla sekitar 21 Mbps (unduh).
Tak heran, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan begitu antusias menghadirkan Starlink di Indonesia.
Menurut Luhut, dengan masuknya Starlink nantinya akan membuat desa-desa yang ada dapat terhubung dengan Internet. Dengan tersambungnya Internet di desa-desa akan mempermudah pihak pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih baik.
“Nah ini yang membuat kami sepakat dan kami akan lapor ke Presiden mengenai ini, cost-nya lebih murah sehingga Starlink ini bisa kita gunakan karena dia low orbit, low earth orbit (LEO),” kata Luhut di Instagram pribadinya (@Luhut.pandjaitan), Selasa (15/8/2023).
Tak hanya Luhut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga kepincut untuk menggunakan service Strarlink. Budi bahkan meminta diskon kepada Elon Musk agar harga layanan internet Starlink menjadi sekitar US$50 atau empat kali lebih murah untuk memberi akses internet ke 2.200 puskesmas dengan koneksi internet buruk dan 745 puskesmas tanpa internet.
"Saya bilang kita tidak semiskin Rwanda, yang bayar US$50. Harusnya sekitar Rp300.000—Rp750.000 per bulan untuk mbps. Kami maunya sekitar segitulah, di bawah US$50 dengan kapasitas yang cepat sekali," kata Budi.
Budi melanjutkan bahwa upaya koneksi internet tersebut diharapkan dapat membantu proses skrining vaksinasi, imunisasi, timbangan antoprometri untuk kebutuhan stunting sehingga dapat dilakukan secara digital. Mengingat saat ini, layanan tersebut tidak bisa terdigitalisasi karena tidak ada koneksi yang mumpuni.
Dengan jaringan layanan internet milik Elon Musk tersebut, Budi menyebut puskesmas terpencil bakal memiliki kapasitas internet hingga 200 mbps download dengan harga jauh lebih murah daripada provider lokal.
Prospek Industri Telekomunikasi Indonesia
Meski memiliki teknologi dan mampu mengantarkan internet yang lebih cepat dibandingkan satelit Geostationary Earth Orbit (GEO), satelit LEO seperti Starlink dinilai masih abu-abu dan terkendala isu keamanan.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan persaingan di industri satelit cukup ketat, baik di industri satelit lokal maupun global, serta persaingan dengan satelit GEO seperti Satria-1. Oleh sebab itu, pemain satelit LEO harus menentukan pasarnya agar terus tumbuh.
“Bisnis satelit LEO belum nampak dampak pasarnya. Persaingan yang terjadi di level mitra lokal dan mungkin bisa terjadi dengan penyedia satelit lain yang bukan mitra,” ujar Ian, beberapa waktu lalu.
Ian mengatakan meski pasar satelit LEO belum jelas, prospek bisnis LEO ke depannya masih terlihat cerah.
Dia memperkirakan penggunaan satelit LEO akan cukup masif pada sekitar 2025 atau pada saat layanan ini memiliki kejelasan khususnya mengenai keamanan.
“Bukan hanya urusan layanan dan pendapatan, tetapi juga pertahanan keamanan dan kelangsungan bisnis telekomunikasi di Indonesia,” ujar Ian.
Dihubungi terpisah, CEO penyelenggara satelit orbit rendah PT Dwi Tunggal Putra (DTP) Michael Alifen mengatakan satelit LEO tidak akan mendisrupsi jaringan telekomunikasi lainnya.
Menurut Michael, sudah terdapat banyak perbedaan dalam model bisnisnya, mulai dari target pasar, jangkauan, hingga harga yang berbeda.
Diketahui, untuk satelit LEO milik DTP sendiri memiliki model bisnis B2B di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Sebenarnya gini kan, karena di kota-kota juga bisa dipakai, tapi dari segi harga kan kami belum bisa sama dengan fiber,” ujar Michael.
Dirjen Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo, Wayan Toni juga memastikan bahwa keberadaan satelit LEO tak mengancam Satelit Multifungsi Satria-1.
Wayan mengatakan, hal ini dikarenakan wilayah geografis Indonesia yang berupa kepulauan, membutuhkan berbagai jenis transmisi komunikasi untuk bisa benar-benar memenuhi kebutuhan sinyal di seluruh Indonesia.
“Belum semuanya dapat dipenuhi suplainya oleh penyelenggara khususnya di area-area yang belum terjangkau layanan atau pun pilihan transmisi telekomunikasi terbatas,” ujar Wayan kepada Bisnis, pada Minggu (13/8/2023).
Menurut Wayan, satelit orbit rendah ini juga tidak akan mengancam keberadaan satelit dari Kemenkominfo, Satria-1 yang baru diluncurkan pada bulan lalu.
Wayan mengatakan Satria-1 difungsikan untuk melayani lembaga pemerintahan dan fasilitas publik. Selain institusi ataupun tempat tersebut, masih banyak wilayah yang membutuhkan layanan internet cepat.
“Sehingga masih terbuka peluang bagi penyelenggara telekomunikasi yang memanfaatkan satelit LEO dalam meyampaikan layanan ke daerah-daerah terpencil di mana pilihan transmisi telekomunikasi masih terbatas,” ujar Wayan.
